Bisnis.com, PENAJAM PASER UTARA - Belum derasnya arus investasi asing di pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sejauh ini rupanya tak membuat Calon Presiden RI Ganjar Pranowo pesimistis dengan kelanjutan megaproyek tersebut.
Menurutnya ada beberapa skenario pendanaan yang tersedia.
“Bagi saya pembangunan IKN itu bisa mengajak investor asing, tapi tidak wajib, karena skemanya tidak tunggal,” ujar capres bernomor urut tiga itu di sela-sela kunjungannya di IKN Nusantara, Kaltim, Kamis (7/12).
Bahkan dia menilai pembangunan ibu kota baru harus seoptimal mungkin menggunakan kekuatan sendiri.
Namun, apabila ke depan ada sektor swasta yang memungkinkan untuk dilibatkan dalam membangun ekosistem pendukung, maka peluang itu dapat ditawarkan.
“Umpamanya ada ekosistem di IKN yang perlu didukung misalnya industri atau pusat finansial, maka pada wilayah itulah diserahkan kepada mereka [investor swasta].”
Baca Juga
Upaya itu perlu dilakukan sembari memberikan insentif yang menarik bagi investor.
Dia juga memahami bahwa saat ini investor masih wait and see. Namun Ganjar optimistis arus investasi akan makin deras manakala pemilihan umum (pemilu) sudah memberikan kepastian.
“Investor wait and see karena masih menunggu iklim politik, nanti kalau sudah ada kepastian [investasi masuk lagi], mereka hanya butuh kepastian,” ujarnya.
Perihal pembangunan IKN, saat ini pemerintah memang masih harus bekerja keras untuk menggaet lebih banyak investor, termasuk asing. Apalagi hingga kini, investasi asing murni yang masuk ke Nusantara masih nihil.
Padahal masuknya investor asing dianggap penting lantaran digadang-gadang membawa dana jumbo. Kehadiran investor asing yang lebih banyak juga dapat mencerminkan kuatnya daya tarik investasi dalam negeri.
Sejauh ini, pemodal asing hanya berani masuk apabila mendapatkan mitra korporasi dalam negeri, atau melaksanakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Tak ayal, realisasi investasi di IKN pun tergolong mini, yakni Rp35 triliun per November 2023, dan ditargetkan Rp45 triliun pada pengujung tahun. Padahal, total kebutuhan dana pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun.
Faktanya, dari jumlah tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya berkontribusi 20% atau Rp93,2 triliun. Artinya, dengan asumsi realisasi senilai Rp45 triliun, Otorita IKN (OIKN) masih harus berburu modal Rp327 triliun.
