Bisnis.com, SOLO - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, telah secara tegas menolak pemindahan Ibu Kota Jakarta ke IKN yang jadi salah satu program utama Jokowi.
Menurut Anies, Indonesia saat ini membutuhkan pembangunan yang dilakukan di banyak lokasi, tidak hanya di satu lokasi.
“Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan pertumbuhan, di mana pembangunan dilakukan tidak hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi,” katanya, Minggu (26/11/2023).
Nantinya, Anies Baswedan berencana untuk mendorong pengembangan desa alih-alih mengajak masyarakat ikut pindah ke IKN.
“Kami sedang menyiapkan struktur program untuk bisa mendorong desa untuk lebih berkembang, kota kecil menjadi menengah, dan kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia,” tambah Anies.
Komentar Anies Baswedan ini jelas menimbulkan kontroversi, sebab beberapa kali Jokowi telah mewanti-wanti penggantinya agar meneruskan pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan ini.
Baca Juga
Akan tetapi yang menarik, Bisnis menemukan pernyataan Anies Baswedan tentang IKN 7 bulan lalu. Dan pada 7 bulan yang lalu, Capres nomor urut 1 ini belum kepikiran untuk menolak IKN sebagai Ibu Kota Indonesia yang baru.
Dalam sebuah acara yang dihadiri Anies, Sujiwo Tejo bertanya apakah Anies Baswedan akan melanjutkan Ibu Kota Nusantara jika jadi Presiden.
"Kalau jadi Presiden, IKN mau dilanjutkan nggak?" tanya Sudjiwo Tejo.
Anies mengatakan bahwa IKN sudah diatur dalam Undang-Undang. Jawaban Anies ditimpali Sujiwo Tedjo dengan fakta bahwa Undang-Undang bisa diubah.
"Itu kan sudah ada di Undang-Undang. Memang bisa diubah, tapi tidak ada rencana mengubah. Jadi justru kita laksanakan Undang-Undang," jawab Anies yang mengisyaratkan dirinya akan mendukung program IKN.
Bahkan ketika ditanya kembali bagaiman opini original Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta tersebut tegas mengatakan bahwa Undang-Undang tidak perlu opini, hanya perlu dilaksanakan.
"Undang-Undang kan tak perlu opini, udah dilaksanakan aja," katanya.
