Bisnis.com, BANDUNG - Calon presiden (capres) Anies Baswedan kembali menyebut bakal mengkaji ulang terkait pemindahan Ibu Kota ke IKN jika dirinya terpilih menjadi presiden.
Namun, Anies mengatakan bahwa menurut undang-undang yang ada, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur masih dilakukan.
“Kalau kata undang-undang, hari ini Ibu Kota-nya masih Jakarta dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua,” kata Anies dalam acara Desak Anies di Bandung, Rabu (29/11/2023).
Pengkajian tersebut, kata Anies, menyasar anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menurutnya, anggaran sebesar Rp460 triliun itu dapat digunakan untuk keperluan anggaran guru PPPK, pembangunan puskesmas, memperbaiki kesejahteraan sosial, dan sistem ketahanan nasional.
“Jadi itu tantangannya. Ketika kita mengalokasikan anggaran yang begitu besar di satu tempat, maka ada tempat lain yang sesungguhnya membutuhkan tidak dapat,” ujarnya.
Sebelumnya, Anies dan partai pendukungnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai blak-blakan mengkritik proyek pembangunan IKN Nusantara.
Baca Juga
Dalam Dialog Publik Muhammadiyah di UMS Solo pada Rabu (22/11/2023), misalnya, Anies menyatakan pembangunan IKN bisa menimbulkan ketimpangan baru. Dia merasa IKN bukan bentuk pemerataan seperti yang kerap diklaim pemerintahan Presiden Jokowi.
"Ketika tujuan membangun kota baru dengan tujuan pemerataan, itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," kata Anies dalam dialog publik Muhammadiyah di UMS Solo, Rabu (22/11/2023).
Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menilai kelekatan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara tidak dapat dilepas karena dinilai memiliki nilai historis yang tinggi.
"Kenapa Jakarta tetap Ibu Kota negara? Paling tidak ada beberapa alasan, pertama argumen historis, bahwa DKI Jakarta tempat di mana insinyur Soekarno dan Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan juga peristiwa - peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana Ibu Kota negara ini ditempatkan," jelasnya dalam Rakernas PKS, dikutip Senin (27/11/2023).
