Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nusron Wahid: Megawati Sedang Berilusi Soal Orde Baru

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran menuding bahwa Megawati Soekarnoputeri tengah berilusi dengan menyebut Pemerintah ingin berbuat seperti orde baru.
Ketua Koordinator DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I Nusron Wahid. Bisnis.com/Samdysara Saragih
Ketua Koordinator DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I Nusron Wahid. Bisnis.com/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran menilai bahwa Megawati Soekarnoputeri tengah berilusi dengan menyebut Pemerintah ingin berbuat seperti orde baru.
 
Sekretaris Jenderal TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid berpandangan bahwa orde baru tersebut bisa terjadi jika sentralisasi kekuasaan berada di tangan satu partai politik. Sementara itu, menurut Nusron, Pemerintahan Presiden Jokowi terdiri dari beberapa partai politik yang kini menjabat Menteri hingga Menko.
 
"Dulu orde baru itu kekuasaan dipegang oleh satu partai politik. Lah ini, Pak Jokowi ada banyak partai bukan hanya satu partai," tutur Nusron di Jakarta, Selasa (28/11).
 
Menurut Nusron, Megawati Soekarnoputeri saat ini tengah menyebarkan ilusi yang dibuat oleh dirinya sendiri dengan menyebut bahwa pemerintahan akan berbuat seperti orde baru.
 
Nusron menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada tanda-tanda Presiden Jokowi ingin membuat Indonesia sama seperti orde baru seperti yang disampaikan Megawati Soekarnoputeri.
 
"Jadi apa yang disebutkan Bu Mega ini adalah menyebarkan ilusi yang nanti akan menciptakan post truth. Tidak ada tuh tanda-tanda nyata Pak Jokowi ingin mengarah pada praktik orde baru," katanya.
 
Nusron menilai apa yang disampaikan Megawati Soekarnoputeri dalam pidato terakhirnya adalah sikap kegelisahan orang tua yang menginginkan Presiden Jokowi jadi petugas dan alat politik PDI-Perjungan pada Pemilu 2024.
 
"Saya menghormati Ibu Mega. Tetapi itu jelas-jelas statement kegelisahan orang tua. Dia berharap supaya Pak Jokowi jadi petugas dan alat partai mereka. Tetapi sayangnya Pak Jokowi memilih jadi petugas rakyat," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper