Bisnis.com, JAKARTA -- Dukungan sejumlah perangkat desa ke pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memicu polemik.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan potensi pelanggaran kampanye dalam deklarasi dukungan sejumlah organisasi perangkat desa terhadap salah satu pasangan capres-cawapres.
Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja mengatakan bahwa terdapat aturan yang melarang penggunaan aparatur desa dan kepala desa sebagai tim kampanye dalam Pemilu.
"Tim kampanye tidak boleh melibatkan aparat desa dan kepala desa untuk kampanye. Itu jelas dalam UU [Pemilu]. Ingat, larangan kampanye Pasal 280," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (20/11/2023).
Atas dasar peraturan itu, dirinya mengingatkan para peserta Pemilu agar berhati-hati dalam melaksanakan kampanye, lebih lagi karena masa kampanye baru dimulai pada 28 November mendatang.
Apabila tidak berhati-hati, maka tindak lanjut yang mungkin didapatkan adalah dugaan tindak pidana pemilu karena masuk dalam larangan kampanye.
Baca Juga
"Sekarang sudah kampanye atau belum? Belum, kan. Jadi harus hati-hati," imbuhnya.
Ketika ditanya perihal sanksi terberat yang mungkin dijatuhkan, Rahmad menyebut bahwa peserta Pemilu dapat langsung didiskualifikasi.
"Kalau terberat, semua bisa diskualifikasi kalau [terkait] larangan kampanye, ya. Tim kampanye, atau tim yang ditunjuk bisa kena tindak pidana jika terbukti terhadap caleg melakukan itu, dan buktinya malah caleg-nya bisa diskualifikasi. Demikian juga capres," tegasnya.
Adapun, pihaknya mengaku telah mengetahui perihal sejumlah organisasi perangkat desa yang menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 pada Minggu (19/11/2023), yang disinyalir mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pihaknya mengaku masih akan mencermati laporan dari pengawas dalam acara tersebut, terutama mengenai ada atau tidaknya pelanggaran kampanye.
"Videonya ada, kami ada di situ. Laporan dari pengawas yang ada, tidak ada ajakan memilih. Tetapi kita lihat nanti, dan kita teliti laporan dari pengawas yang ada di lapangan saat itu," tutup Rahmad.
Tanggapan Puan
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi isu mengenai sejumlah perangkat desa mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden(capres-cawapres) tertentu dalam Pilpres 2024.
"Saya baru membaca berita, kemudian Kemendagri mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk perangkat desa mendukung salah satu calon dalam pemilu," kata Puan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Ditegaskan, meskipun tidak ada larangan bagi perangkat desa untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024, dia tetap berharap Pemilu Serentak 2024 bisa diselenggarakan secara baik dan adil.
"Yang saya harapkan bahwa kita harus laksanakan pemilu ini secara baik, damai, jujur, adil, tanpa kemudian memecah-belah. Itu yang harus kita laksanakan bersama-sama," ujar Puan.
Dia berharap semua elemen bangsa bisa bersama-sama menjaga pemilu agar berjalan dengan baik tanpa menyebabkan masyarakat dan bangsa Indonesia terpecah belah.
Untuk diketahui, kehadiran Puan Maharani di Istana Kepresidenan untuk mengajak ketua dan perwakilan parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) bertemu dengan Presiden Joko Widodo, dalam rangkaian MIKTA Speakers Consultation ke-9.
Dalam keterangan sebelumnya, Puan menyebut pertemuan pimpinan parlemen anggota MIKTA dengan presiden merupakan bagian dari komitmen parlemen untuk berkontribusi secara aktif dan bersinergi dengan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan internasional.
