Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) mengusulkan delapan nama calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc HAM Mahkamah Agung (MA) ke Komisi III DPR RI.
Ketua KY Amzulian Rifai menjelaskan, nama delapan calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc HAM itu diserahkan usai melakukan setidaknya empat tahapan seleksi.
Awalnya, dilakukan seleksi administrasi yang diikuti oleh 70 calon hakim agung dan 30 calon hakim ad hoc HAM MA. Lalu dilakukan seleksi kualitas, seleksi kesehatan-kepribadian, dan wawancara terbuka. Hasilnya, tinggal delapan calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc HAM MA.
Meski demikian, Amzulian mengatakan sebenarnya MA membutuhkan 10 hakim agung. Alasannya, ada 10 hakim yang akan segera purnabakti.
Oleh sebab itu, Amzulian berharap DPR bisa meloloskan semua calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM MA yang diusulkan KY.
"Karena semua proses secara maksimal telah dilakukan Komisi Yudisial dan juga faktor kebutuhan hakim agung di Mahkamah Agung," jelas KY dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (20/11/2023).
Baca Juga
Senada, Plt. Sekretaris MA Sugiyanto menyatakan pihaknya memang sangat memerlukan hakim agung dan hakim ad hoc HAM MA. Menurutnya, banyak perkara yang harus ditangani MA.
"Mahkamah Agung mohon dukungan dalam proses pemenuhan kebutuhan hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung seperti yang disampaikan di atas, guna pencapaian kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan," ujar Sugiyanto pada kesempatan yang sama.
Berikut daftar calon hakim di MA yang diusulkan KY kepada Komisi III DPR:
Calon Hakim Agung
Pedata: Panitera Muda Perdata Khusus MA Agus Subroto
Tun Pajak: Hakim Pengadilan Pajak Ruwaidah Afiyati
PIDANA: Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar Sigid Triyono, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh Ainal Mardhiah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar Sutarjo, Hakim Tinggi Badan Pengawas MA Noor Edi Yono, Panitera Muda Pidana MA Yanto
Hakim Ad Hoc HAM
Advokat Adriono, Guru Besar Universitas Hasanuddin Judhariksawan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Manotar Tampubolon
