Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDIP Minta Istana, KPU dan Bawaslu Jaga Demokrasi Indonesia

PDIP Minta Istana, KPU dan Bawaslu menjaga demokrasi Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu 2024
PDIP Minta Istana, KPU dan Bawaslu Jaga Demokrasi Indonesia. Kotak suara Pemilihan Umum 2019/Bisnis.com-Andhika
PDIP Minta Istana, KPU dan Bawaslu Jaga Demokrasi Indonesia. Kotak suara Pemilihan Umum 2019/Bisnis.com-Andhika

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta Istana, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk tetap menjaga stabilitas demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2024. 

Hal tersebut disampaikan Gilbert karena dirinya saat ini melihat secara transparan terdapat foto anak bungsu Presiden dan Presiden muncul serentak di seluruh tanah air melalui baliho Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di berbagai wilayah. 

Baliho Capres Prabowo Subianto juga muncul dengan Presiden Joko Widodo, seakan jadi Cawapresnya, bukan foto anaknya Gibran Rakabuming Raka.

“Sebaiknya baliho ini diturunkan agar bermartabat, agar terlihat netral sesuai perkataan dan perbuatan [integritas]. Presiden dengan anaknya tidak pantas muncul serentak di baliho PSI, karena jelas KKN,” ujar Gilbert dalam keterangan resmi, Jumat (17/11/2023).

Dia melanjutkan, foto Presiden tidak sepatutnya ikut dalam kampanye yang melibatkan kroninya. Lebih memalukan PSI yang kerap kritisi partai lain, dan juga mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, tetapi tidak ikut bermartabat dan tidak berintegritas.

“Memang KPU dan Bawaslu juga perlu menjaga demokrasi kita, bukan menjaga keluarga tertentu. Tetapi Istana juga lebih baik bersuara agar tidak terkesan sekali KKN saat ini,” jelasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Gilbert juga meminta meminta masyarakat untuk membantu mengawasi netralitas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. 

Hal tersebut disampaikan oleh Gilbert karena Heru menjabat sebagai Pj Gubernur DKI diangkat langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dimana Heru menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022.

“Tidak ada jaminan sejumlah 173 kepala daerah yang diangkat salah satunya Pj Gubernur DKI akan bersikap netral atau adil dalam Pemilu 2024, baik Pileg dan Pilpres 14 Februari 2024, maupun Pilkada di bulan November 2024,” ujar Gilbert dalam keterangan resmi, Kamis (2/10/2023).

Maka demikian, Gilbert meminta masyarakat untuk turut andil mengawasi Pj Gubernur DKI saat pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung. Dia juga meminta rakyat sepatutnya menjadi penentu kemenangan pemilu yang berlangsung tahun depan. 

“Para Pj Kepala Daerah, terutama Pj Gubernur DKI karena lebih dekat ke Presiden Jokowi, lebih baik diwaspadai hingga nanti terbukti tidak,” jelasnya. 

Pengawasan yang dilakukan langsung oleh rakyat tersebut untuk mewujudkan pemilu 2024 netral, aman, jujur, dan adil.

“Rakyat sepatutnya betul-betul jadi penentu kemenangan dan berdaulat penuh. Ini akan terwujud bilamana rakyat ikut aktif mengawasi para Pj Kepala Daerah yang diangkat oleh Presiden yang anaknya ikut kontestasi dalam pasangan capres-cawapres,” jelasnya,

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper