Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, ingin mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah usai belakangan isu kecurangan Pemilu 2024 semakin marak. Caranya, dengan pesan perubahan.
Anies mengaku mendengar semakin banyak masyarakat yang meragukan netralitas penyelenggaraan negara dalam pemilu. Menurutnya, itu merupakan hal yang haru.
"Percakapan tentang mencegah kecurangan, percakapan tentang netralitas, percakapan tentang pemilu yang jujur-adil, sesuatu yang relatif baru. Pemilu yang bebas sejak 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, itu [kecurangan] bukan percakapan dominan. Hari ini, itu percakapan dominan," ujar Anies kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).
Oleh sebab itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini meyakini ada kekhawatiran masyarakat atas penyelenggaraan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Anies pun menekankan pentingnya pesan perubahan pada momen ini.
"Nah salah satu yang tadi saya sampaikan pesan perubahan adalah bahwa kita ingin mengembalikan kepercayaan kepada negara, mengembalikan kepercayaa kepada pemerintahan, bahwa pemerintah menjalankan hal yang benar, sesuai aturan hukum," jelasnya.
Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat bisa merujuk kepada negara untuk mendapatkan kepastian tentang hukum dan pelaksanaan aturan. Anies menyatakan ketegasan soal kepastian hukum inilah yang akan menjadi prioritasnya ke depan.
Baca Juga
"Ini kami sampaikan dalam pesan tadi [perubahan], ini adalah tanggung jawab negara," jelasnya.
Sebagai informasi, belakangan isu ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu menjadi sorotan banyak pihak. Ketiga pasangan capres-cawapres yang akan bertanding dalam Pilpres 2024 bahkan menyinggung soal isu itu ketika menyampaikan pidato dalam acara Pengundian Nomor Urut Pasangan Capres-Cawapres di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Selasa (14/11/2023).
Sementara itu, DPR RI sudah membentuk Panja Netralitas TNI untuk mengantisipasi isu kecurangan Pemilu 2024. Sementara itu, juga muncul usulan pembentukan Panja Netralitas Polri di Pemilu 2024.
