Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden, Anies Baswedan merespons soal pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso kepada Ganjar Pranowo.
Isu pakta integritas mencuat Yan Piet Moso ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada intinya, pakta integritas itu memuat Yan bakal mencari dukungan di Kabupaten Sorong untuk memenangkan Ganjar pada Pilpres 2024.
Anies Baswedan mengatakan bahwa seharusnya jabatan di negara tidak dijadikan untuk kepentingan pribadi. Dengan begitu, jika pejabat yang ingin menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi disarankan Anies untuk mundur.
"Bila Anda memiliki aspirasi pribadi keluar dari negara. Mundur dari negara. Laksanakan aspirasi pribadi Anda," kata Anies kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).
Kemudian, dia juga menilai bahwa isu pakta integritas tersebut dari pejabat publik bisa merendahkan derajat negara, sehingga membuat kepercayaan masyarakat berkurang.
"Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara dan lebih parah lagi Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara krn kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok menggunakan alat negara," tegas Anies.
Anies juga menyinggung soal netralitas pejabat negara dalam pesta demokrasi pada Pemilu 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu menyebutkan bahwa pejabat negara yang telah dilantik maka ucapan dan perbuatannya tidak lagi mengatasnamakan pribadi.
"Begitu seseorang dilantik disumpah maka tandatangannya,ucapannya perbuatannya adalah atas nama negara bukan atas nama pribadi karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kta kerjakan kita kembalikan marwah itu," pungkasnya.
