Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya mendengarkan suara rakyat dalam pengisian jabatan strategis, termasuk panglima TNI.
Hasto mengakui pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden. Meski demikian, lanjutnya, pemilihan itu harus berdasarkan alasan rasional.
"Kan akhirnya suara-suara masyarakat yang harus didengarkan, termasuk pemerintah, meskipun kami tahu itu merupakan hak prerogatif dari presiden. Tapi apakah betul-betul itu dalam rangka untuk menggelorakan profesionalitas TNI?" ujar Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
Di samping itu, dia mengatakan pihaknya tidak ingin terlalu mengurusi berbagai isu yang beredar. Menurutnya, PDIP ingin fokus memenangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD di ajang Pilpres 2024.
"Kami yang terpenting saat ini semua fokus semua pada pemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Parpol, relawan, simpatisan, gerakannya hanya tunggal. Dinamika politik nasional apapun harus dijawab dengan turun ke bawah, memperkuat bagi pemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD," tutup Hasto.
Sekadar informasi, Jokowi resmi mengusulkan nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto untuk menjadi calon pengganti Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023.
Baca Juga
Agus merupakan Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta pada 2009-2011. Saat itu, Jokowi masih menjadi jadi Wali Kota Surakarta dan mereka merupakan bagian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Solo kala itu.
Sementara itu, diisukan posisi KSAD akan diisi oleh Letjen Maruli Simanjuntak yang merupakan menantu dari orang kepercayaan Jokowi, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebelumnya, dua putra Jokowi juga menduduki jabatan politik penting. Putra sulungnya Gibran Rakabuming menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 sementara putra bungsunya Kaesang Pangarep menjadi ketua umum PSI
Oleh sebab itu, banyak pihak yang meyakini Jokowi sedang mengkonsolidasikan kekuatannya jelang akhir masa jabatannya pada Oktober 2024. Banyak orang dekatnya yang kini sudah dan diproyeksikan akan memegang posisi-posisi strategis baik di militer maupun jabatan-jabatan sipil.
