Bisnis.com, JAKARTA - Program penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu tidak tercantum dalam visi-misi pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu membuat Prabowo-Gibran menjadi satu-satunya pasangan calon (paslon) yang tidak mencantumkan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.
Adapun di dalam misi Prabowo-Gibran terkait dengan HAM, hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus diskriminasi.
Selain itu, paslon tersebut juga membuat program untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan kelompok rentan hingga perlindungan untuk tenaga kerja.
Sementara itu, lain hal dengan paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Paslon Ganjar-Mahfud juga berkomitmen untuk berupaya menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara adil.
Baca Juga
Sementara, untuk paslon Koalisi Perubahan Anies-Cak Imin juga berkomitmen di dalam visi misinya untuk bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Selain itu, Anies-Cak Imin ini juga mendorong pemulihan bagi korban pelanggaran HAM dalam sisi sosial dan ekonomi, serta menguatkan lembaga HAM nasional.
Sebagaimana janji paslon tersebut, tentu perlu dikawal oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga para korban pelanggaran HAM masa lalu.
Adapun, Prabowo-Gibran mengusung visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Misinya dinamai 8 Misi Asta Cita, yaitu:
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
