Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Relawan Penerus Negeri sekaligus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merespons PDIP soal kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masa jabatan tiga periode dan penundaan pemilihan umum (pemilu).
Pada saat menghadiri deklarasi Penerus Negeri di Djakarta Theater, Sabtu (28/10/2023), Bahlil yang kader Golkar ini pun menjelaskan awal mula dirinya menyinggung soal tiga periode masa jabatan presiden.
Menurutnya, saat itu dirinya hanya menanggapi survei pada awal 2021. Sebagian besar dunia usaha, ujarnya, menyarankan agar pemilu ditunda ketika itu.
"Jadi kalau ada yang salah soal penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia bukan salah siapa-siapa," kata Bahlil.
Kemudian, dia pun membenarkan dirinya sempat memberi opsi tiga periode apabila hukum konstitusi memperbolehkan.
"Waktu itu saya katakan bahwa itu [tiga periode presiden] kan harus ada aturannya, silakan aspirasi diserahkan kepada parlemen dan hukum, dan memungkinkan enggak? Kalau enggak ya sudah," tuturnya.
Baca Juga
Tapi, dia membantah tudingan permintaan perpanjangan masa jabatan presiden didorong oleh Jokowi.
Bahlil yang kini mengekor untuk pemenangan Prabowo-Gibran pun merasa heran dengan isu tiga periode yang kembali digaungkan, terutama oleh PDIP.
"Jadi rasanya kok lucu saja mungkin enggak ada isu lain lagi yang laku kali. Saya katakan kalau mau dipersoalkan itu lagi bahwa isunya sumbernya dari saya," ucap Bahlil.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan catatan Bisnis, Jumat (27/10/2023) teranyar kabar tiga periode masa jabatan presiden mencuat kembali usai Sekretaris Jenderal PDIP mengakui mendapati informasi bahwa "Pak Lurah" menjadi sosok yang meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.
Adapun sosok "Pak Lurah" selama ini dikenal menjurus kepada Jokowi.
