Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Maju jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD Surati Jokowi

Menkopolhukam Mahfud MD mengaku sudah melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dipilih menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo dalam ajang Pilpres 2024.
Mahfud MD (tengah) mengikuti acara pengumuman bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10/2023). Mahfud MD secara resmi ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
Mahfud MD (tengah) mengikuti acara pengumuman bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10/2023). Mahfud MD secara resmi ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

Bisnis.com, JAKARTA - Menkopolhukam Mahfud MD mengaku sudah melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dipilih menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo dalam ajang Pilpres 2024.

Pernyataan itu Mahfud ucapkan usai dideklarasikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjadi cawapres Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Rabu (18/10/2023).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini tidak menjelaskan secara detail isi surat yang dikirimnya ke orang nomor satu di Indonesia itu. Mahfud hanya menyatakan surat yang dikirimnya merupakan surat pemberitahuan.

"Saya sudah kirim surat [ke Jokowi]," ujar Mahfud usai deklarasi pencawapresannya.

Lebih lanjut, Mahfud menyatakan rasa syukurnya usai ditunjuk menjadi cawapres Ganjar. Dia menyatakan akan berusaha mewujudkan supremasi hukum.

Mahfud MD meyakini setengah permasalahan bangsa akan tuntas apabila penegakan hukum benar-benar berjalan dengan semestinya. Bahkan, menurutnya, penegakan hukum akan menyelesaikan berbagai masalah sosial, politik, hingga ekonomi.

"Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar maka setengah masalah dari bangsa ini insyaallah tuntas. Kalau hukumnya bagus maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus, juga misalnya di bidang sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan ekonominya," ujar Mahfud.

Oleh sebab itu, dia menyatakan akan memprioritaskan pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya. Selain itu, Mahfud ingin adanya jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi sekaligus memberi perlindungan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dia mengingatkan sistem politik Indonesia merupakan demokrasi. Meski demikian, Mahfud meyakini demokrasi tidak akan berjalan lancar tanpa penerapan sistem nomokrasi.

"Demokrasi adalah kedaulatan rakyat sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis, sementara nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang, sehingga keduanya harus berjalan seiring dan seimbang," jelas Mahfud.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper