Bisnis.com, JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan Hamas tidak bisa disebut sebagai teroris usai melancarkan serangan ke Israel sejak Sabtu (7/10/2023).
Ketua BKSAP DPR Fadli Zon menyatakan semua pihak harusnya obyektif dan adil memberikan pernyataan. Menurutnya, perang antara pejuang Palestina, Hamas, dengan Israel diakibatkan tidak ada campur tangan dunia internasional dan PBB atas perlakuan tidak adil Israel atas Palestina selama ini.
“Kita tak bisa menyebut Hamas teroris. Serbuan Hamas atas Israel adalah akibat penyerangan pendudukan Israel yang terus menerus terhadap Masjid Al-Aqsa, aneksasi atas tanah warga Palestina, provokasi sentimen anti-Palestina, yahudisasi yang terus meluas, dan blokade dan isolasi Jalur Gaza sejak tahun 2006 yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Senin (9/10/2023).
Dia mencontohkan beberapa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel ke Palestina. Mengutip data PBB, dia mengatakan Israel telah membunuh hampir 300 warga Palestina di Tepi Barat sejak awal 2023. Sepanjang Juni lalu, lanjutnya, Israel juga menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa.
Meski demikian, Fadli merasa dunia internasional termasuk PBB tidak melakukan langkah konkret apapun atas berbagai kejadian itu. Oleh sebab itu, dia ingin komunitas internasional untuk berintrospeksi.
"Saya menekankan bahwa apa yang tengah terjadi sekarang jelas-jelas sinyal dari kegagalan komunitas internasional termasuk PBB, negara-negara besar, dan lemahnya penegakkan tatanan dunia berbasis aturan," ujarnya.
Baca Juga
Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Palestina ini menyayangkan respon beberapa negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris yang cenderung berpihak ke Israel usai serbuan Hamas. Padahal, lanjut Fadli, kejadian ini harus dijadikan momentum untuk melihat lemahnya hukum internasional dan cabut blokade Jalur Gaza yang berlangsung sejak 2006.
"Kita akan terus memberikan dukungan kepada Palestina, termasuk di Sidang Umum Parlemen Dunia di Luanda, Angola, 23 Oktober mendatang. Kita akan meminta dunia bersikap adil dan obyektif terhadap bangsa Palestina,” tutup Fadli.
