Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

3 Menteri Jokowi Turun Gunung, Singgung Sosok Pengusaha Pemicu Konflik Rempang

menyebutkan bahwa kericuhan yang terjadi belakangan ini karena campur tangan oknum pengusaha di Pulau Rempang
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Mendagri Tito Karnavian bicara tentang penyelesaian kasus Pulau Rempang./Rifki Setiawan Lubis
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Mendagri Tito Karnavian bicara tentang penyelesaian kasus Pulau Rempang./Rifki Setiawan Lubis

Bisnis.com, BATAM - Polemik investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) membuat tiga orang menteri turun gudung untuk membahas solusi bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, Minggu (17/9/2023).

Ketiga menteri tersebut yakni Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia; Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto; dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Menteri Investasi Bahlil mengungkapkan kedatangan mereka untuk melakukan rapat teknis terkait dinamika di Kepri, khususnya investasi Rempang. "Salah satunya (pembahasan) adalah penanganan Rempang harus dengan cara yang soft, dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang sudah secara turun temurun disana," ungkapnya saat konferensi pers dengan media di Hotel Marriot Harbour Bay, Batam.

Dia juga menyebutkan bahwa kericuhan yang terjadi belakangan ini karena campur tangan oknum pengusaha di Pulau Rempang. "Ada oknum (pengusaha) ditengarai merupakan mereka yang bangun usaha, tapi izinnya dicabut. Ini perlu penanganan khusus," paparnya.

Selanjutnya, ia sepakat untuk terus melakukan rapat dengan BP Batam dan Gubernur Kepri untuk mencari solusi terbaik. "Urusan keamanan akan dijamin secara lembut semuanya," ungkapnya lagi.

Bahlil kemudian menjelaskan bahwa investasi Rempang, yang berasal dari pembangunan pabrik hilirisasi kuarsa Xinyi Group ini bertujuan mensejahterakan rakyat.

"Ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tingkatkan pendapatan. Masyarakat yang digeser akan diberikan haknya," katanya.

Hak-hak tersebut antara lain tanah seluas 500 meter persegi, rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta, uang makan selama masa relokasi sementara ke Batam senilai Rp 1,2 juta per jiwa, uang sewa selama relokasi sementara sebesar Rp 1,2 juta per KK.

Dia juga menyebutkan syarat khusus, contohnya bagi warga yang sudah punya dokumen tanah berupa alas hak, serta bangunannya bernilai di atas Rp 120 juta, maka akan segera diinventarisir. Begitu juga dengan tanaman, keramba ikan, sampan dan lainnya akan dihargai secara proporsional sesuai mekanisme dan dasar perhitungannya.

"Misal rumahnya bukan tipe 45 senilai Rp 120 juta, tapi rumahnya dihargai Rp 350 juta, makan selisihnya nanti akan diselesaikan BP Batam," imbuhnya.

Dilakukan dengan Cara Baik

Bahlil juga memastikan bahwa relokasi warga Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Rencana deadline pendaftaran relokasi pada 20 September 2023.

Sementara pengosongan pulau paling lambat pada 28 September 2023. "Ini sekarang bukan persoalan tanggal, karena sudah diputuskan di awal. Tapi ini bagaimana yang terpenting cara komunikasi baik dengan warga disana. Mau cepat atau tidak, itu soal yang lain," tuturnya.

Menurut dia, investasi Xinyi senilai Rp 175 triliun tersebut harus jadi. Pasalnya saat ini Indonesia tengah berkompemtisi dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk menarik investasi asing.

Jadwal pengosongan pulau dan relokasi warga ke Pulau Galang harus dilakukan segera untuk meyakinkan investor asing, bahwa Indonesia berkomitmen penuh. Pabrik kaca milik Xinyi juga merupakan pabrik berpolusi, sehingga jika warga tidak segera direlokasi akan membahayakan kesehatannya.

"Kita ini sedang berkompetisi, karena global Foreign Direct Invesment (FDI) terbesar ada di negara tetangga. Ini kita rekrut investasi untuk buat lapangan kerja. Kalau kita tunggu terlalu lama, memang mereka mau menunggu kita. Kita butuh mereka, tapi kita juga harus hargai yang di dalam," ucapnya.

Jika investasi ini melayang, maka akan menjadi kerugian besar. "Investasi ini total Rp 300 triliun lebih. Tahap pertama sebesar Rp 175 triliun. Ini investasi besar. Kalau lepas, maka potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan kerja untuk orang disini akan hilang," paparnya.

Bahlil juga meminta Warga Rempang tidak perlu ragu terhadap komitmen pemerintah dalam menyediakan relokasi permanen di Dapur 3, Sijantung, Pulau Galang, Batam, Kepri.

"Keraguan tidak perlu ada. Untuk tahap awal relokasi kita bangun 2500 rumah. Bertahap kita bangun, jadi gampang. Saya ini kontraktor, jadi tak susah bangun rumah segitu," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper