Bisnis.com, JAKARTA - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mendorong pemerintah segera turun tangan untuk menuntaskan konflik di Pulau Rempang. Ganjar takut konflik Pulau Rempang merembet ke daerah lain.
Dia memberi pernyataan itu saat ditemui usai acara Ganjar Jawab Tantangan Masa Depan Indonesia di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Minggu (17/9/2023).
"Pemerintah harus segera turun tangan, jangan lama-lama. Apalagi aparatur ya musti bisa selesaikan itu dengan sangat cepat. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain," ujar Ganjar.
Dia mendorong pemerintah utamakan dialog dalam penyelesaian konflik Rempang. Ganjar mencontoh, pemerintah bisa mendudukkan secara bersama-sama para pemegang kepentingan yang terlibat dalam konflik Rempang.
"Musti diselesaikan akar persoalannya, dibuka begitu, dan beberapa aktornya bisa dipanggil. Di sana ada kepala daerahnya, di sana ada pengelolanya, gitu ya. Saya kira lebih cepat ya," jelas mantan gubernur Jawa Tengah itu.
Ganjar tidak akan mempermasalahkan apapun solusi yang diambil pemerintah, entah itu memaksakan untuk lanjutkan pembangunan Rempang Eco-City atau malah memberhentikannya. Hanya saja, lanjutnya, yang terpenting solusi itu sudah melalui pembicaraan dengan setiap pemegang kepentingan.
Baca Juga
"Semuanya bisa dilakukan, apapun kebijakannya, segera panggil mereka. Jangan terlalu lama, termasuk representasi dari masyarakat karena musti kita dengarkan juga," tutupnya.
Diberikan sebelumnya, bentrokan besar terjadi antara aparat dan warga Pulau Rempang di Jembatan IV Barelang, Batam pada Kamis (7/9/2023). Aparat yang melakukan tindakan represif mulai menekan warga yang membarikade jembatan untuk menghalangi pematokan lahan di wilayah tersebut.
Seperti yang diketahui, proyek pengembangan Rempang Eco-City telah menjadi Program Strategis Nasional (PSN), yang akan mengintegrasikan kawasan industri, pariwisata, energi baru dan terbarukan (EBT) dan lainnya.
Investasi pertama yang akan masuk yakni pembangunan pabrik kaca milik Xinyi Group dari China, dengan nilai investasi US$11,5 miliar. Karena investasi hilirisasi pasir kuarsa bernilai besar tersebut, maka warga Rempang yang telah puluhan bermukim di pulau tersebut harus direlokasi ke Sijantung di Pulau Galang dalam waktu dekat ini.
Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pemilik Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pulau Rempang, mulai berupaya untuk memasang patok lahan. Namun tindakan tersebut mendapat penolakan keras dari warga.
Warga setempat berjaga-jaga di sekitar Jembatan IV Barelang untuk menghalangi BP Batam memasang patok lahan, dalam beberapa minggu terakhir ini. Puncak dari perselisihan tersebut yakni bentrokan yang terjadi pada Kamis lalu. Lalu, terjadi beberapa bentrok lagi setelahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
