Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan saat ini pihaknya telah menambah Satuan Setingkat Kompi (SSK) dalam penanganan terkait kasus Pulau Rempang.
Dia menyampaikan bahwa jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan eskalasi kerusuhan yang terjadi dalam kasus tersebut.
"Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi," ujar Kapolri kepada wartawan, Kamis (14/9/2023).
Kemudian, Sigit juga menegaskan pihaknya bakal terus mengutamakan tindakan persuasif dalam menangani masalah ini. Artinya, sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat agar memahami isu-isu terkait di wilayah tersebut.
"Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otorita BP Batam sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan harus diserahkan. Namun disisi lain pemerintah dalam hal ini BP Batam juga memikirkan rencana relokasi," imbuhnya.
Selain relokasi, pemerintah juga akan memikirkan solusi menyangkut masalah mata pencaharian masyarakat di lokasi agar bisa melanjutkan aktivitas seperti biasanya.
Baca Juga
Ke depan, kata Sigit, harapannya kesalahan komunikasi di lapangan agar segera tuntas, dengan begitu langkah persuasif, edukasi dan musyawarah diutamakan dalam penyelesaian kasus di Pulau Rempang ini.
"Di sisi lain kita tetap waspada kita persiapkan personel-personel apabila ada provokasi, ada proses-proses pelanggaran hukum yang terjadi, maka kita juga akan mengambil langkah-langkah di lapangan," pungkas Sigit.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali buka suara terkait konflik di Pulau Rempang. Bentrokan yang terjadi antara warga dan aparat TNI-Polri dipicu permasalahan lahan proyek Rempang Eco City di Batam. Jokowi mengaku menelepon Kapolri Listyo Sigit pada tengah malam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi saja di bawah, diberikan ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat, nah itu yang haru diselesaikan," ujarnya dalam Main Event: Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) - Infrastructure Forum di Kasablanka Hall, Rabu (13/9/2023).
Jokowi menilai bahwa ada penyampaian yang kurang baik atau miskomunikasi sehingga menimbulkan bentrokan besar yang terjadi antara aparat dan warga Pulau Rempang di Jembatan IV Barelang, Batam, Kamis (7/9/2023).
