Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji kinerja Menteri Agraria dan Taya Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto yang mampu menuntaskan pembebasan lahan di sejumlaj proyek.
Pujian tersebut disampaikan oleh Jokowi pada saat dia berpidato mengenai penyelesaian pembangunan infrastruktur, masalah utama dalam menjalankan proyeknya adalah terkait dengan pembebasan lahan.
“Hati-hati, bukan sesuatu yang gampang di lapangan, kita tahunya telah selesai jalan tol, telah selesai bendungan, telah selesai airport, telah selesai pembangkit listrik, tapi tidak tahu bahwa persoalan di lapangan begitu sangat rumitnya, utamanya pembebasan lahan,” ujar Jokowi di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Namun demikian, permasalah pembebasan lahan kini hampir selesai. Menurut Jokowi hal ini karena adan pengaruh dari Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto yang merupakan mantan dari Panglima TNI yang memiliki peran untuk memuluskan pembebasan lahan proyek nasional.
“Pak Hadi ini kalau ke bawah ada persoalan lahan senyum, gitu saja rampung semuanya. Pada senyum loh. Belum diem, kalau diem langsung urusan pembebasan lahan rampung,” jelasnya.
Jokowi melanjutkan, dari permasalahan pembebasan lahan tersebut, terdapat 126 juta bidang yang harus diberikan sertifikat. Namun, ketika posisi Menteri ATR/BPN dijabat oleh Hadi Tjahjanto, pemberian sertifikat yang sudah terealisasi sebanyak 106 juta.
Baca Juga
“Saya ingat 2015 itu baru 46 juta bidang yang sudah bersertifikat, artinya masih 80 juta bidang yang harus disertifikatkan. Saya kira harus tepuk tangan pada Pak Hadi karena tadi disampaikan dari 126 juta sudah 106 juta yang telah diselesaikan,” jelasnya.
Seiring pencapaian tersebut, Jokowi berharap permasalahan pembebasan lahan bisa seluruhnya tuntas pada 2024. Meskipun tidak tercapai, dia meyakini permasalahan ini tidak akan mempersulit calon presiden yang akan menjabat pada tahun depan karena penyelesaian pemberian sertifikat ini tinggal beberapa bidang saja.
“Kalau kepeleset ya masuk ke presiden berikutnya, setahun lah baru rampung. Sehingga ini juga mempercepat penyelesaian proyek-proyek yang ada karena ada legalnya, sertifikatnya ada semua,” jelasnya.
