Bisnis.com, JAKARTA - SETARA Institute buka suara terkait kerusuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau (Kepri) terkait pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City. Lembaga ini mengecam kekerasan yang dilakukan aparat di pulau itu.
Peneliti Senior SETARA Institute, Ismail Hasani mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambiljeda kemanusiaan.
"SETARA Institute dan SIGI secara umum mendorong Presiden melakukan jeda kemanusiaan atau mem-pause target-target pengukuran atau pengosongan di Pulau Rempang untuk memastikan proses dialog, sehingga betul-betul diperoleh kesepakatan," katanya dalam konferensi pers, pada Rabu (13/9/2023).
Dia menyarankan sebagaimana menerapkan prinsip bisnis dan hak asasi manusia (HAM) maka ada yang disebut FPIC, yaitu kesepakatan tanpa ada paksaan.
"Kami mendorong sebagaimana prinsip di dalam bisnis dan hak asasi manusia, ada yang disebut dengan FPIC, pada dasarnya adalah kesepakatan tanpa paksaan jadi orang yang akan direlokasi harus betul-betul sepakat dan bersedia," ujarnya.
Sejauh ini, Presiden Jokowi telah mengutus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Pulau Rempang.
Baca Juga
"Tentu saja Presiden sudah mengambil tindakan mengutus sejumlah menteri hari ini atau besok akan bertemu dan seterusnya," tambahnya.
Terkait kekerasan dari aparat di Rempang, menurutnya, tidak ada objek vital yang perlu dilindungi oleh aparat keamanan, sehingga kekuatan penuh atau tindakan eksesif dari aparat tidak harus dilakukan.
"Nah dalam konteks Rempang semestinya bisa dihindari kekerasan semacam itu, karena tidak ada yang dibela dari objek vital, kecuali target pengosongan area atau target pematokan, yang itu ditunda minggu depan masih bisa, ditunda bulan depan tentu masih bisa," ucapnya.
Lebih lanjut, SETARA Institute turut mengecam kekerasan dari aparat keamanan yang terjadi di Pulau Rempang.
"Secara umum tentu kami turut mengecam peristiwa kekerasan yang terjadi dan menyayangkan sekalipun kita mesti meahami psikologi massa ketika satu kelompok massa dengan massa lain bertemu selalu berpotensi akan terjadi kericuhan," tambahnya.
Persoalan Pulau Rempang menjadi sorotan publik setelah terjadi bentrokan antara warga dengan aparat gabungan, pada Kamis (7/9/2023). Kericuhan terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di pulau tersebut.
