Bisnis.com, JAKARTA -- Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) segera mengeksekusi putusan pengadilan yang menolak gugatan perdata PT Indobuildco milik konglomerat Pontjo Sutowo, terkait dengan sengketa Blok 15 Kawasan GBK (Hotel Sultan).
Anggota Tim Penasihat Hukum PPK GBK Saor Siagian mengatakan bahwa akan segera mengeksekusi putusan pengadilan perdata yang menolak gugatan PT Indobuildco terhadap Hak Pengelolaan (HPL) kawasan GBK itu atas nama Sekretariat Negara (Setneg).
Adapun gugatan perusahaan milik anak Ibnu Sutowo itu berfokus pada HPL yang diterbitkan pada 1989 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) melalui Surat Keputusan (SK) No.169/HPL/BPN/89.
"PLH GBK sesuai putusan pengadilan [gugatan perdata PT Indobuildco] akan segera melakukan eksekusi," ujar Saor kepada Bisnis.com belum lama ini.
Pada kesempatan terpisah, Saor mengatakan bakal meminta PT Indobuildco secara persuasif untuk segera menyerahkan lahan tersebut. Dia juga meminta kepada seluruh pihak untuk kooperatif membantu proses penegakan hukum tersebut.
"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba untuk menghalang-halangi, demi hukum saya kira ini punya konsekuensi kami betul-betul," ucapnya setelah melaksanakan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, Jumat (8/9/2023).
Baca Juga
Aset Paling Mahal
Hotel Sultan merupakan bagian dari kawasan strategis Gelora Bung Karno. Nilai aset Gelora Bung Karno (GBK) tercatat sebagai kompleks termahal se-Indonesia, dengan nilai sebesar Rp347 triliun.
Dalam catatan Bisnis, tingginya nilai tersebut dikarenakan letak GBK yang berada di tengah kota Jakarta. Nilai tanah GBK saja mencapai Rp345 triliun.
Pada 2019 pun, aset milik negara tercatat meningkat signifikan, dari Rp6.325,28 triliun menjadi Rp10.467,53 triliun.setelah dilakukannya revaluasi aset pada 2018 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kenaikan aset tersebut ditopang oleh kenaikan aset tetap sebesar 30,53 persen secara tahunan, dari Rp1.931,05 triliun menjadi Rp5.949,59 triliun.
Alhasil, ekuitas negara juga mengalami peningkatan 22,26 persen secara tahunan, dari Rp1.407,80 triliun menjadi Rp5.127,31 triliun.
Adapun revaluasi yang dilakukan pada 2018 tidak hanya meningkatkan jumlah aset, tapi juga berdampak pada pengelolaan aset ke depan yang diharapkan akan lebih baik.
