Bisnis.com, BATAM - Hingga saat ini, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad belum menunjukkan sikapnya secara terbuka terhadap polemik Proyek Eco-City di Pulau Rempang. Ansar sendiri tercatat merupakan anggota dalam tim percepatan pengembangan kawasan Rempang.
Meskipun begitu, pasca bentrokan antara warga Rempang dan aparat, Kamis, 7 September 2023 lalu, Ansar diam-diam menemui para pengurus Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) di Rempang, Jumat (8/9/2023) lalu.
Kedatangan Ansar tersebut bertujuan untuk berdiskusi dengan tokoh Keramat, Gerisman Ahmad, dimana ia berupaya menyerap aspirasi, sehingga bisa menciptakan solusi bagi warga tempatan dan juga pengembang Rempang, PT Mega Elok Graha.
"Ya kita coba, musyawarah terbaiklah. Mudah-mudahan investasi berjalan masyarakat juga bisa memahamilah, kami akan mendorong, investasi maksimal bisa mensejahterakanlah," katanya singkat.
Mengenai sikap Ansar terhadap polemik yang melibatkan warganya tersebut, Staf Khusus Ansar yang juga perwakilan dari Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, Sarafuddin Aluan mengatakan Ansar saat ini masih berupaya mencari solusi dari polemik tersebut.
"Pak Ansar itu selalu siap untuk membantu menyelesaikan masalah Rempang. Hanya saja beliau yang hanya sebagai anggota dalam tim percepatan pengembangan kawasan Rempang tidak selalu mendapatkan informasi tetkait perkembangan di lapangan," kata Aluan, Senin (11/9/2023) di Batam.
Baca Juga
Sebagai bentuk komitmen Ansar dalam mendukung rencana investasi di Rempang, ia telah mengeluarkan Keputusan Nomor 828 Tahun 2023 tentang "Dukungan Pemerintah Provinsi Kepri Terhadap Pengelolaan Kawasan Rempang".
Menurut Aluan, Ansar berharap investasi tersebut berjalan dan prosesnya bisa dilalui dengan baik secara bertahap. Dan tentu saja mengakomodir kepentingan masyarakat.
Bukti keseriusan Ansar lainnya, yakni ditunjukkan ketika selesai rapat bersama Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta, yang dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian dan Menparekraf Sandiaga Uno.
Dalam forum tersebut, Ansar diminta untuk membantu menyukseskan sosialisasi pengembangan Rempang. Sayangnya setelah pulang dari Jakarta, Gubernur tidak diajak koordinasi. Akhirnya Gubernur mengambil inisiatif dengan menghubungi Menteri Airlangga agar mengingatkan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi untuk menggelar rapat koordinasi. Karena hal tersebut, kemudian terjadi rapat koordinasi di kantor BP Batam, yang dipimpin oleh Ansar.
"Banyak lagi inisiatif-inisiatif Gubernur terkait sosialisasi pengembangan kawasan Rempang tersebut. Seharusnya inisiatif seperti itu keluar dari ketua tim. Makanya, sangat disayangkan kalo kemudian justru Ansar dibilang tidak kelihatan dalam masalah ini," pungkas Aluan.
Kontroversi Proyek
Seperti yang diketahui, proyek pengembangan Rempang Eco-City telah menjadi Program Strategis Nasional (PSN), yang akan mengintegrasikan kawasan industri, pariwisata, energi baru dan terbarukan (EBT) dan lainnya.
Investasi pertama yang akan masuk yakni pembangunan pabrik kaca milik Xinyi Group dari China, dengan nilai investasi Rp 11,5 triliun. Karena investasi hilirisasi pasir kuarsa bernilai besar tersebut, maka warga Rempang yang telah puluhan bermukim di pulau tersebut harus direlokasi ke Sijantung di Pulau Galang dalam waktu dekat ini.
Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pemilik Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pulau Rempang, mulai berupaya untuk memasang patok lahan. Namun tindakan tersebut mendapat penolakan keras dari warga. (K65)
