Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyayangkan terjadinya peristiwa bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam pada Kamis (7/9/2023). Kejadian itu disebut dapat mempengaruhi iklim investasi.
Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dhahana Putra menilai, kejadian di Pulau Rempang penerapan nilai-nilai HAM dalam sektor bisnis dan dalam persaingan ekonomi global menjadi sangat penting.
"Tentu kita semua tidak ingin iklim investasi yang telah baik di Batam ini mendapatkan citra negatif karena persoalan semacam kemarin, " jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/9/2023).
Menurutnya, penerapan HAM dalam aktivitas bisnis justru diyakini akan memberikan competitive advantage dan dampak positif terhadap citra perusahaan.
Berkaitan dengan hal ini, pihaknya mendorong Wali Kota Batam, Kapolda Riau dan para pemangku kebijakan terkait agar mampu membangun kembali dialog yang persuasif dengan masyarakat terdampak pengosongan lahan.
"Dapat kami pahami suasana kebatinan masyarakat terdampak pengosongan lahan di Rempang hari-hari ini. Karena itu, dialog mendalam menjadi penting agar peristiwa yang lalu tidak terulang kembali," kata Dhahana.
Baca Juga
Adapun pihaknya mengaku telah melakukan sejumlah upaya penguatan kapasitas bagi aparat penegak hukum (APH) terkait pentingnya nilai-nilai HAM dalam menjalankan tugas.
Contohnya, telah dilakukan diseminasi kepada APH di sejumlah wilayah di tanah air terkait Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
Sebagaimana diketahui, bentrokan besar terjadi antara aparat dan warga Pulau Rempang di Jembatan IV Barelang, Batam, Kamis (7/9/2023).
Wilayah tersebut masuk dalam proyek pengembangan Rempang Eco-City, salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang akan mengintegrasikan kawasan industri, pariwisata, energi baru dan terbarukan (EBT) dan lainnya.
