Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan intrik atau gestur politik yang dilakukan setiap parpol menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024 bukanlah urusannya.
Orang nomor satu di Indonesia itu pun irit bicara terkait dengan merapatnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke koalisi Anies Baswedan. Namun, menurutnya hal tersebut bukanlah urusan Presiden.
"Bukan urusannya Presiden," katanya usai meninjau venue di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).
Lebih lanjut, Presiden Ke-7 RI itu juga angkat bicara saat dihadapkan dengan pertanyaan soal koalisi pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang mulai pecah.
Menurutnya, urusan menjelang pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali itu merupakan urusan partai politik.
"Urusannya ketua-ketua partai. Urusan partai. Bukan urusannya Presiden,” pungkas Jokowi.
Baca Juga
Sebelumnya, Partai Demokrat buka suara soal isu duet duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan, Anies secara sepihak telah menerima Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapresnya.
Menurut Riefky, pemilihan Cak Imin sesuai arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).
Menyikapi hal itu, lanjutnya, Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dia menyebutnya AD/ART Partai Demokrat menegaskan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Riefky pun menyebut Anies telah mengkhianati semangat perubahan dan piagaman Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Demokrat, NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tutupnya.
