Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kurangnya efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) erat kaitannya dengan ulah partai politik (parpol).
Hal tersebut merupakan tanggapan ICW tehadap kritik yang dilontarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada KPK beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, Presiden ke-5 tersebut menilai bahwa KPK kini sudah tidak efektif dan sempat mengusulkan pembubaran lembaga yang dibentuknya itu kepada Presiden Joko Widodo.
"Mestinya Bu Mega memahami bahwa biang kerok yang menyebabkan kinerja KPK tak efektif ya karena ulah partai politik sendiri," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, dikutip Rabu (23/8/2023).
Kurnia menilai bahwa kurangnya efektivitas lembaga antirasuah saat ini bermuara dari revisi Undang-undang (UU) KPK 2019 lalu dan terpilihnya pimpinan periode saat ini. Menurutnya, pimpinan KPK era Firli Bahuri dkk sejak 2019 lalu penuh kontroversi namun disepakati oleh sebagian besar partai di DPR.
Oleh karena itu, dia menilai yang harus dilakukan bukan pembubaran KPK melainkan revolusi total lembaga tersebut.
"Adapun revolusi yang dimaksud dengan cara mengembalikan UU KPK seperti sedia kala dan merombak total struktur Pimpinan KPK," terangnya.
Baca Juga
Tidak hanya itu, Kurnia pun menyinggung seharusnya Megawati ikut mendesak KPK menuntaskan berbagai perkara yang saat ini ditangani oleh lembaga tersebut.
"Ketimbang berbicara mengenai pembubaran KPK, sebaiknya Bu Mega ikut mendesak KPK agar menuntaskan tunggakan perkara, misalnya, menangkap Harun Masiku," kata Kurnia.
Adapun Megawati mengaku sempat meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK. Hal tersebut lantaran KPK dinilai sudah tak efektif dalam menjalankan tugasnya.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya nggak efektif," kata Megawati dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan pancasila, di Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).
