Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

NasDem Tak Setuju Usulan Megawati Soal Pembubaran KPK

Politikus Partai NasDem Taufik Basari tidak setuju dengan usulan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang pembubaran KPK.
Gedung KPK./Bisnis-Abdullah Azzam
Gedung KPK./Bisnis-Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari alias Tobas tidak setuju dengan usulan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan.

Tobas tak menampik apabila KPK punya kekurangan. Meski demikian, berbagai kekurangan itu yang harus dievaluasi bukan malah langsung membubarkan KPK.

"Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang ada, kita masih membutuhkan KPK. Tentu apabila ada pandangan ingin membubarkan atau tidak lagi kita membutuhkan KPK dalam hal pemberantasan korupsi, ya itu tentu tidak bisa hanya sekadar disampaikan lewat statement saja tapi harus lewat evaluasi," jelas Tobas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2023).

Dia ingin setiap orang apalagi tokoh publik, dalam menyampaikan suatu gagasan harus didahului dengan riset dan evaluasi termasuk soal usulan pembubaran KPK. Dengan demikian, lanjutnya, keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan data dan fakta. 

Tobas mengakui bisa kerja-kerja pemberantasan korupsi dilimpahkan ke lembaga penegak hukum yang lain, seperti Kejaksaan Agung (Kejagung). Meski begitu, dia tak ingin mempertentangkan KPK dan Kejagung.

"Karena keduanya adalah institusi penegak hukum yang harus kita dukung kinerjanya, sehingga ketika misalnya Kejagung juga melakukan penagakkan hukum di bidang korupsi yang cukup baik, ya itu patut kita dukung. Tidak perlu dianggap sesuatu yang melemahkan KPK," ujarnya.

Dia menjelaskan, para lembaga penegak hukum memang harus saling mengisi. Di dalam kasus pemberantasan korupsi, lanjutnya, bukan soal penindakan saja namun ada soal pencegahan. 

"Pencegahan ini pun dilakukan KPK dalam sosialisasi. Kemudian kepada institusi-institusi negara, parpol dengan melakukan pembenahan sistem, dan sebagainya. Ini bisa saling mengisi, dan tentu kolaborasi Kejagung dan KPK tetap harus dibutuhkan dan tidak perlu dipertentangkan," ungkap Tobas.

Sebelumnya, Megawati mengaku pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK. Dia merasa lembaga independen antirasuah ini dinilai tak lagi efekti dalam menjalan tugasnya.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya nggak efektif," kata Megawati dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan pancasila di Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper