Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet resmi membuka Sidang Tahunan MPR 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPR Tahun 2023 pada Rabu (16/8/2023).
"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan RI, kami buka dan dinyatak terbuka untuk umum," ujar Bamsoet saat membuka Sidang Tahunan MPR 2023, Rabu (16/8/2023).
Dalam pidatonya, Bamsoet menekankan sejumlah hal di antaranya soal pentingnya menyukseskan Pemilu dan Pilpres 2024 dengan tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa hingga soal rencana amandemen UUD 1945.
Berikut ini adalah beberapa poin penting yang ditekankan Bamsoet pada Sidang Tahunan MPR 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPR Tahun 2023:
1. Penetapan PPHN Setelah Pemilu 2024
Bamsoet mendesak penetapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk keberlanjutan pembangunan. Bamsoet menegaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar terutama nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Meski demikian, lanjutnya, masih banyak warga negara yang belum menikmati kekayaan alam itu.
Dengan begitu, Bamsoet berpendapat Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, supaya mampu memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah itu.
Baca Juga
"Karena itu, kita semua perlu mempertimbangkan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai produk hukum yang dapat mencegah, sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara," ujar Bamsoet di Ruang Sidang, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
2. Indonesia Tak Boleh Jadi Negara Gagal
Bamsoet menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi negara gagal karena tidak bisa menikmati hasil sumber daya alam (SDA) di negara sendiri.
Dia mengemukakan bahwa saat ini ada beberapa negara yang sudah mengalami kegagalan dan menjadi pasien IMF karena terjadi krisis perekonomian.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh mengalami hal yang sama dengan beberapa negara gagal itu dan masuk ke kategori kahar fiskal.
"Indonesia tidak boleh terancam mengalami krisis keuangan yang dikategorikan sebagai kahar fiskal," tuturnya saat berpidato di Sidang Tahunan MPR 2023, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
3. Industri Keuangan Digital Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi
Bambang Soesatyo menilai aktivitas ekonomi saat ini telah bertransformasi secara cepat menuju digitalisasi dan integrasi. Bambang mengatakan perkembangan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat.
“Kehadiran aktivitas keuangan digital sangat dirasakan manfaatnya dari aspek kenyamanan, kemudahan, kecepatan, dan efisiensi,” kata Bambang dalam Sidang Tahunan MPR RI di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Bambang mengatakan di samping berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi. Aktivitas digital juga menciptakan pertumbuhan nilai investasi, dan membuka kesempatan lapangan kerja baru.Di sisi lain, lanjut dia, sektor yang relatif baru ini juga tidak terlepas dari tantangan dan potensi permasalahan.
Bambang kemudian mengajak seluruh pihak untuk turut mengembangkan industri keuangan digital. Terlebih menurutnya penguatan daya saing industri keuangan digital akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
4. MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi Negara
Ketua MPR mengusulkan agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara.
Bamsoet berpendapat usai Reformasi 1998, amandemen UUD 1945 telah menata ulang kedudukan banyak lembaga negara termasuk MPR. Akibatnya, lanjutnya, kini MPR tak lagi jadi lembaga tertinggi negara layaknya sebelum Era Reformasi.
Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini berpendapat banyak permasalahan yang bisa terjadi apabila MPR tak jadi lembaga tertinggi negara lagi. Dia pun mendorong agar MPR kembali jadi lembaga tertinggi negara.
"Idealnya memang, MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan
Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri saat Hari Jadi ke-58 Lemhannas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu," ujar Bamsoet di Ruang Sidang Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
5. Kekayaan Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
Bamsoet mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal penguasaan negara atas kekayaan alam, seperti mineral logam.
Bamsoet mengatakan sumber daya alam (SDA), khususnya mineral logam seperti nikel, batu bara, emas, tembaga hingga gas alam belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
“Ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut,” kata Bamsoet saat menyampaikan Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Bamsoet meminta Jokowi dan pemerintahan selanjutnya untuk meningkatkan penguasaan negara atas kekayaan alam strategis tersebut.
Dengan demikian, dia mengatakan, pemanfaatan sumber daya alam itu dapat sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
