Bisnis.com, SOLO - Presiden Joko Widodo memiliki catatan bahwa pemerintah bisa mendorong kantor di DKi Jakarta untuk menerapkan hybrid working.
Selain itu, pihaknya juga meminta kantor untuk kembali menerapkan work from home (WFH) bagi karyawan dengan aturan 75:25 atau 25:75.
Hal ini disampaikannya saat memanggil jajaran menteri kabinet Indonesia Maju dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Rapat Terbatas (Ratas) terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (14/8/2023).
“Jika diperlukan juga, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home (WFH) mungkin saya tidak tau nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah [nanti pekerja yang WFH sebanyak] 75 [persen] atau 25 [persen] atau angka yang lain,” tuturnya di Istana Negara, Senin.
Usulan ini disampaikannya sebagai upaya menangani masalah kualitas udara Jabodetabek selama satu pekan terakhir mendapat nilai yang sangat buruk.
Diketahui pada Sabtu (12/8), kualitas udara (air quality index/AQI) di DKI Jakarta berada di angka 156 dengan keterangan tidak sehat.
Baca Juga
Jokowi mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan udara di DKI mengkhawatirkan. Di antaranya yakni kemarau panjang, peningkatan polusi, dan aktivitas industri.
“Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi polusi di Jabodetabek kian memburuk, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur,” ujarnya.
Selain aturan WFH, Jokowi meminta jajaran Kementerian/Lembaga untuk konsisten dalam menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.
“Kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” ucapnya.
