Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan mempersilakan pihak berwenang melakukan audit pengerjaan Sodetan Sungai Ciliwung, usai pemerintah menyebut pengerjaannya mangkrak pada era Anies.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sodetan Ciliwung di Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin (31/7/2023). Pada kesempatan itu, Jokowi sempat menyinggung soal pengejaran Sodetan Ciliwung yang sempat mangkrak karena masalah pembebasan lahan yang tak diselesaikan Pemprov DKI Jakarta era Anies.
"Silakan saja lakukan assesment, diaudit, nanti bisa kelihatan bulan apa mengerjakan apa selama delapan tahun, sembilan tahun, atau 10 tahun terakhir. Ini bukan sesuatu yang baru itu sudah dikerjakan lintas waktu," ujar Anies di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2023).
Dia menjelaskan, setiap pembangunan pasti memerlukan waktu. Anies menegaskan, di setiap era pemerintahan pasti ada yang dikerjakan.
"Ada proses di balik seremoni dan di dalam proses itu biarkan nanti yang memiliki fakta nanti melihat," jelasnya.
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) ini tak mau mengomentari lebih lanjut terkait polemik pembebasan lahan di eranya. Dia hanya menekankan rasa syukur Sodetan Ciliwung bisa rampung.
Baca Juga
"Saya menyampaikan rasa syukur alhamdulillah bahwa projek sodetan yaitu membangun terowongan yang besar dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur [KBT] itu selesai," ungkapnya.
Selain Jokowi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga mengamini pembebasan lahan menjadi alasan utama mangkraknya konstruksi proyek Sodetan Sungai Ciliwung hingga 5 tahun lebih.
Basuki menjelaskan bahwa pembebasan lahan sebenarnya merupakan tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga gagalnya mengantisipasi hambatan tersebut berdampak terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran terkait pengendalian banjir Jakarta Kementerian PUPR menjadi kosong selama 5 tahun.
"DIPA PUPR selama hampir 5 tahun itu nol untuk semua pengendalian banjir di Jakarta, karena tidak ada pembebasan lahan," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (31/7/2023).
