Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Arah Dukungan Politik Mulai Berpihak ke Airlangga

Arah dukungan politik mulai berpihak ke Airlangga. Sejumlah kader senior Golkar hingga pengurus daerah menolak wacana munaslub.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) di Kompleks Parlemen, Jumat (9/6/2023)/Bisnis - Annasa Rizki Kamalina
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) di Kompleks Parlemen, Jumat (9/6/2023)/Bisnis - Annasa Rizki Kamalina

Bisnis.com, JAKARTA -- Airlangga Hartarto mulai banjir dukungan. Para tokoh Partai Golkar menolak adanya musyawarah nasional luar biasa atau munaslub. Tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla, misalnya, menilai kalau munaslub hanya akan menurunkan marwah partai berlambang beringin itu. 

"Sangat tidak setuju, karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar," ungkap mantan Ketua Umum Partai itu.

Isu munaslub mulai ramai bergulir sebulan terakhir. Airlangga dianggap gagal memimpin Partai Golkar. Lawrance T Siburian, salah satu eksponen Golkar, adalah salah satu yang paling getol mendorong suksesi pimpinan Golkar.

Tokoh alternatif yang telah secara terang-terangan menyatakan minat menjadi pengganti Airlangga adalah Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia. Keduanya mau menjadi ketua umum asal melalui mekanisme resmi partai. Munaslub adalah salah satunya.

Namun demikian, wacana munaslub terancam gagal karena dukungan terhadap Airlangga Hartarto masih cukup kuat. JK sendiri menyarankan dibanding mendorong munaslub, kader Golkar seharusnya bersatu.

JK takut perolehan suara Golkar di Pemilu 2024 akan terdampak secara negatif akibat wacana munaslub.

"Bagaimana bisa menang kalau pecah gitu? Kan ya harus bersatu dulu. Tujuannya apa? Berikanlah [kesempatan ke Airlangga], karena Airlangga sudah diberikan mandat," ujar JK.

Sebelum Jusuf Kalla, dukungan terhadap Airlangga juga disampaikan oleh Aburizal Bakrie atau Ical. Ical adalah mantan Ketua Umum Golkar. Dia pernah mengalami pahit getir konflik suksesi yang sempat membelah Golkar menjadi dua kubu.

Ical secara khusus meminta kader menghormati keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019 yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

Dia berharap seluruh kader tetap solid dan bersatu untuk memperkuat pemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2024.

“Saya meminta seluruh kader Golkar menaati keputusan munas sebagai keputusan final dan tertinggi partai,” kata Aburizal Bakrie.

Aburizal mengapresiasi seluruh pengurus DPD Golkar tingkat I dan II di seluruh Indonesia yang tetap solid dan konsisten mendukung kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, serta menjunjung tinggi hasil keputusan Munas 2019 dan Rapimnas 2021.

Dia mengaku selalu berkomunikasi dengan Airlangga Hartarto sekaligus memonitor perkembangan terkini Partai Golkar.

Hiruk pikuk permintaan munaslub, kata Ical, adalah langkah kontra produktif yang bertujuan melemahkan Partai Golkar untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu mendatang.

"Saya mengimbau kepada seluruh kader Golkar bersatu dan merapatkan barisan di bawah kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto untuk menyukseskan tugas-tugas pemerintahan sampai 2024 dan melakukan konsolidasi partai di segala lini untuk memenangkan pemilu legislatif dan presiden,” katanya.

Pemilik Suara Dukung Airlangga

Posisi Airlangga semakin kuat karena selain didukung oleh tokoh-tokoh senior Partai Golkar, mayoritas atau bahkan semua Ketua DPD Partai Golkar mendukungnya dan menolak Munaslub.

Dukungan DPD Golkar kepada Airlangga memiliki posisi strategis. Sebab ketentuan di internal Golkar, salah satu pemilik suara adalah pengurus daerah. Tanpa dukungan dari pemilik suara, seorang ketua umum gampang dilengserkan begitu pula sebaliknya.

Airlangga telah mengumpulkan 38 Ketua DPD 1 (Provinsi) Partai Golkar di Bali pada Minggu (31/7/2023). Selain menyerukan penolakan terhadap munaslub, pada kesempatan itu muncul dorongan agar Golkar berkoalisi dengan Partai Gerindra di Pemilu 2024.

Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurrahman menjelaskan, dalam pertemuan itu para pengurus daerah menegaskan penolakan wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang belakangan didorong beberapa kader senior Golkar.

Sementara, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan pertemuan antara Airlangga dan 38 Ketua DPD 1 ini memang rutin diadakan. Mereka beberapa kali sudah melakukan pertemuan.

Pembicaraan utamanya, lanjutnya, untuk nyatakan penolakan wacana munaslub dengan salah satu tujuan untuk menggantikan Airlangga sebagai ketua umum partai.

"Sejumlah hal yang dibahas, akan tetapi seluruh ketua DPD 1, tegas menolak upaya ataupun wacana munaslub tersebut," ungkap Dave saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (31/7/2023).

Adapun Airlangga juga turut merespon pernyataan Jusuf Kalla alias JK yang menolak wacana penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslab) untuk menggantikan posisi ketua umum (ketum) saat ini.

Menurutnya tak hanya Wapres Ke-10 dan Ke-12 RI itu yang menolak munaslub, tetapi juga mayoritas DPD provinsi partai berlambang pohon beringin itu juga memiliki suara yang sama.

“Ya seluruh pengurus Golkar, DPD I juga menolak munaslub. Jadi, seluruh senior memang menolak,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (31/7/2023).

Idrus Marham Menyerang Airlangga

Di sisi lain, kubu penentang Airlangga juga terus mendorong suksesi kepemimpinan Golkar. Salah satu kader senior Golkar Idrus Marham bahkan mengkritisi Airlangga yang seakan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke publik untuk kepentingan pribadi.

Idrus mencontohkan, ketika Airlangga bertemu Puan pada Kamis (27/7/2023), menko bidang perekonomian mengaku sudah dapat izin dari Jokowi. Dia meyakini Airlangga hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya didukung oleh presiden.

"Saya memahami itu salah satu tujuannya ingin menyampaikan langkah-langkah yang diambil itu di-backup [didukung] oleh presiden, izin," ucap Idrus.

Padahal, lanjutnya, Jokowi sudah menyatakan tak akan ikut dalam urusan internal Partai Golkar termasuk soal wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang belakangan muncul.

Idrus sendiri memang mendorong penyelenggaraan munaslub dengan salah satu tujuan menggantikan Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar.

Alasannya, Golkar tak produktif selama kepemimpinan Airlangga. Apalagi, belakangan Airlangga diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya.

"Ini menjadi beban Partai Golkar. Di dunia politik praktis, tidak ada masalah saja diolah, apalagi ada masalah," jelas Idrus.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper