Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan kabar pengunduran diri Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu buntut penanganan kasus suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengonfirmasi bahwa Asep akan mengajukan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan. Seperti diketahui, sebagai Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep memimpin kegiatan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan pada kasus yang ditangani KPK.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak meminta maaf kepada Panglima TNI atas operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto, dan menyebut penyelidik khilaf dalam melakukan hal tersebut.
"Betul, informasi yang kami terima bahwa yang bersangkutan akan mengajukan surat dimaksud kepada pimpinan. Namun demikian, hal tersebut tentunya menjadi keputusan pimpinan. Apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak," ujar Ali kepada wartawan, Senin (31/7/2023).
Namun demikian, Ali menyampaikan bahwa pimpinan KPK sebenarnya mendukung penuh langkah dan upaya yang dilakukan penyelidik dan penyidik dalam rangkaian proses penanganan dugaan suap di Basarnas tersebut.
Beda Keterangan Pimpinan
Sebelumnya, Johanis Tanak menyebut penyelidiknya khilaf dan meminta maaf atas OTT yang dilakukan terhadap Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto.
Baca Juga
Dia menceritakan bahwa saat OTT, penyelidik menemukan bahwa salah satu pihak yang terjaring merupakan personel TNI (Letkol Afri). Hal itu disampaikan usai melakukan audiensi dengan pihak Mabes TNI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/7/2023).
"Kami paham bahwa tim penyelidik kami ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNi, bukan kita yang tangani. Bukan KPK," ujarnya pada konferensi pers usai audiensi tersebut, Jumat (28/7/2023).
Setelah permintaan maaf tersebut, berbagai koalisi masyarakat antikorupsi menilai pimpinan KPK "cuci tangan". Oleh karena itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengklarifikasi bahwa pimpinan tidak menyalahkan penyelidik/penyidik maupun jaksa KPK.
"Mereka sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan tugasnya. Jika dianggap sebagai kekhilafan itu kekhilafan pimpinan," kata Alex melalui keterangan resminya kepada wartawan, Sabtu (29/7/2023).
Pimpinan KPK berlatar belakang hakim ad hoc itu juga mengatakan bahwa penetapan tersangka atas dua perwira TNI pasca-OTT itu lantaran sudah didapatkannya dua alat bukti yaitu keterangan para pihak yang tertangkap, barang bukti uang, serta bukti elektronik berupa penyadapan/percakapan.
Dalam gelar perkara pun, lanjut Alex, penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, pimpinan, serta penyidik dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI tidak ada yang menolak keberatan untu menatapkan lima orang sebagai tersangka. Dia juga menyebut semua diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya
"Dalam ekspose juga disimpulkan untuk oknum TNI penanganannya akan diserahkan ke Puspom TNI. Oleh karena itu KPK tidak menerbitkan sprindik [surat perintah penyidikan] atas nama anggota TNI yang diduga sebagai pelaku," terang Alex.
