Bisnis.com, JAKARTA -- Mabes TNI telah memulai proses hukum terhadap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsdya TNI Henri Alfiandi yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Proses hukum juga berlaku bagi Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. Keduanya diduga terlibat dalam kasus yang suap barang dan jasa di Basarnas.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Julius Widjojono mengatakan bahwa Panglima TNI telah memerintahkan agar menjadikan proses hukum terhadap perwira TNI itu sebagai prioritas.
"[Proses hukum] sudah dimulai. Panglima TNI memerintahkan [penegakan hukum] sebagai prioritas, transparan, dan tegakkan hukum," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (30/7/2023).
Julius juga mengatakan bakal melakukan proses hukum terhadap Marsdya Henri dan Letkol Afri dengan bersinergi bersama KPK. Namun demikian, Julius belum memerinci status hukum dari kedua perwira tersebut saat ini lantaran sebelumnya menilai KPK tak berwenang melakukan operasi tangkap tangan (OTT), maupun menetapkan personel TNI aktif sebagai tersangka.
Pada konferensi pers, Jumat (28/7/2023), Komandan Puspom TNI Marsda TNI Agung Handoko menilai penetapan Marsdya Henri dan Letkol Afri oleh KPK menyalahi aturan. Dia juga mengatakan kini Lektol Afri sudah ditahan di Puspom TNI usai diserahkan oleh KPK, sedangkan Marsdya Henri baru menyerahkan diri pada Jumat lalu.
Baca Juga
Hal tersebut, lanjut Agung, lantaran TNI belum menerima laporan resmi dari KPK pada Jumat lalu terkait dengan kasus tersebut sehingga belum bisa melakukan proses lebih lanjut.
"Beliau berdua kami belum tetapkan sebagai tersangka, karena kami baru menerima laporan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan KPK, apa barang bukti yang sudah didapat sehingga kami bisa mengambil langkah lebih lanjut," ucapnya pada konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (28/7/2023).
Pada hari yang sama, KPK menyebut penyelidiknya khilaf dan meminta maaf atas OTT yang dilakukan terhadap Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto.
Seperti diketahui, Afri merupakan satu dari 11 orang yang terjading OTT kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas, Selasa (25/7/2023. Afri, dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menceritakan bahwa saat OTT, penyelidik menemukan bahwa salah satu pihak yang terjaring merupakan personel TNI (Letkol Afri). Hal itu disampaikan usai melakukan audiensi dengan pihak Mabes TNI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/7/2023).
"Kami paham bahwa tim penyelidik kami ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNi, bukan kita yang tangani. Bukan KPK," ujarnya pada konferensi pers usia audiensi tersebut, Jumat (28/7/2023).
