Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku terima kenyataan jatah kursi menteri partainya berkurang di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Surya menyatakan, reshuffle alias perombakan kabinet merupakan hak prerogatif seorang Presiden. Oleh sebab itu, NasDem akan selalu menerima apapun keputusan soal reshuffle.
"Memang dia menggunakan hak prerogatifnya dan kita konsisten untuk menghormati, karena sesungguhnya itu memang benar. Artinya presiden bisa menentukan, mau pagi, mau siang, mau sore, mau jalan terus, mau reshuffle, mau pilih siapa saja," ujar Surya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).
Dia mengungkap, sempat ada pembicaraan soal reshuffle saat dirinya bertemu dengan Jokowi pada Senin (17/7/2023) di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Surya mengklaim, NasDem tak pernah memprioritaskan jabatan. Oleh sebab itu, dia tak pernah mengeluh jatah kursi menteri untuk NasDem berkurang.
"Memang dari awal kita katakan, apa yang menjadi masalah kalo berkurang? Bukan itu esensinya," jelasnya.
Baca Juga
Dia menyatakan NasDem lebih mengutamakan roda administrasi pemerintah berjalan dengan lancar, meski itu harus merelakan kursi menteri NasDem.
Pada Senin (17/7/2023), Jokowi mereshuffle kursi menteri komunikasi dan informatika yang sebelumnya diduduki eks Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johhny G. plate menjadi duduki oleh Ketua Umum Projo Budi Arie. Plate terkena reshuffle karena tersandung kasus korupsi BTS Kominfo.
"Nah ini harus jadi bagian realita yang kita hadapi," ucap Surya.
