Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (13/7/2023). Dalam ratas itu dibahas mengenai penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia - EU CEPA).
Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa lima isu strategis perlu untuk segera diselesaikan agar perundingan Indonesia - EU CEPA dapat rampung akhir tahun ini.
"Diharapkan kalau lima isu ini bisa selesai maka di akhir tahun ini Indonesia - EU CEPA bisa diselesaikan. Tinggal satu perundingan lagi," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (13/7/2023).
Airlangga menjelaskan, isu strategis pertama yang dibahas yaitu mengenai belanja atau pembelian pemerintah. Menurut Menko, Uni Eropa meminta agar Indonesia melakukan belanja pemerintah secara terbuka.
"Indonesia mengusulkan bahwa kita akan menyiapkan positive list mana yang kita bisa berikan untuk akses internasional,” lanjutnya.
Selanjutnya, terkait isu mengenai badan usaha milik negara (BUMN), Airlangga menuturkan bahwa posisi BUMN Indonesia saat ini ada yang mendapatkan penugasan khusus dan tidak. Dalam Indonesia - EU CEPA, Airlangga menuturkan bahwa BUMN dipertimbangkan untuk diberikan akses yang bersifat komersial.
Baca Juga
"Untuk yang bersifat komersial berdasarkan business to business. Nah, ini sedang dalam perundingan juga. Jadi artinya kita memberikan akses kepada BUMN yang sifatnya komersial," imbuhnya.
Sementara itu, terkait bea keluar, Airlangga menyebut bahwa Indonesia tetap mengembangkan industri dalam negeri, sehingga tidak akan melepaskan bea keluar.
Kemudian, terkait standardisasi produk berwawasan lingkungan, Indonesia meminta Eropa untuk membuka pasar lebih besar dalam hal tersebut.
"Nah di sini Indonesia menekankan bahwa pentingnya standardisasi seperti untuk furniture SVLK, untuk kelapa sawit ISPO atau RSPO," katanya.
Terakhir, mengenai isu strategis mengenai penyelesaian perselisihan investasi, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia mendorong agar penyelesaian perselisihan tersebut mengacu pada The International Centre of Settlement of Investment Disputes (ICSID).
"Jadi kita tetap berkeras bahwa penyelesaian berbasis ICSID itu yang paling tepat untuk kita," pungkas Airlangga.
