Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) akan menindaklanjuti informasi terkait dengan pengadaan jet tempur Mirage yang disebut berpotensi melanggar undang-undang (UU).
Hal ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai melakukan klarifikasi ke politisi PDIP Effendi Simbolon di Kantor DPP PDIP, kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (10/7/2023).
Effendi menghadap Hasto dan Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun selama sejam lebih usai sebelumnya kode mendukung bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Namun, dalam klarifikasinya, Effendi menyatakan tetap setia dengan keputusan partai untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024 bukan Prabowo. Bahkan, dia malah mengkritisi kebijakan Prabowo sebagai menteri pertahanan yang membeli pesawat tempur Mirage dari Qatar.
"Misalnya terkait dengan kebijakan pembelian pesawat Mirage dari Qatar yang merupakan kebijakan yang tidak tepat. Bahkan, disebut berpotensi melanggar UU. Demikian pula berbagai kebijakan-kebijakan pertahanan lain dalam pengadaan alutsista yang dilaksanakan secara tidak proper," ujar Hasto usai Effendi melakukan klarifikasi dikutip dari rilis media PDIP.
Oleh sebab itu, dia menyatakan akan menindaklanjuti pernyataan Effendi.
Baca Juga
Apalagi, Effendi sudah lama berkecimpung di Komisi I DPR yang mengurusi masalah pertahanan.
"Karena pertahanan ini menyangkut mati hidupnya suatu bangsa. Ketika kebijakan pertahanan diambil dengan tidak proper, itu juga membahayakan bangsa ke depan. Maka kami akan tindaklanjuti juga informasi terkait dengan pengadaan Mirage," ucap Hasto.
Sebagai informasi, Prabowo diundang dan menghadiri acara rakernas Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/7/2023).
Pada kesempatan itu, Effendi yang merupakan Ketua PSBI sempat menyatakan Prabowo cocok untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya.
_1692693482.jpg?w=348&h=261)
.jpg?w=300&h=221)
