Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan pentingnya kepastian data daftar pemilih tetap (DPT), sehingga memperkecil kesempatan penyalahgunaan logistik pada Pemilu 2024.
Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan 204.807.222 DPT pada Pemilu 2024 usai menggelar rapat pleno terbuka di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Minggu (2/7/2023). Pada kesempatan itu, Bawaslu turut hadir.
Bawaslu banyak memberi catatan ke KPU seperti temuan ada 52 data warga yang tidak dikenali di Tuban, Jawa Timur. Lalu, soal data NIK yang tidak valid. Selain itu, ada beberapa data pensiunan TNI/Polri yang bermasalah.
Menurutnya, berbagai temuan itu sudah disampaikan ke KPU. KPU juga telah menindaklanjuti berbagai temuan itu dengan meminta keterangan pihak berwenang seperti Dinas Dukcapil.
"Nah itu kan belum nih eksekusinya, nanti itu termasuk yang kita pantau setelah penetapan DPT. Jadi catatan itu masih kita lihat," jelas Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (2/7/2023).
Dia menegaskan, Bawaslu harus terus mengawasi data daftar pemilih yang ditetapkan KPU agar meminimalisir penyalahgunaan logistik termasuk anggaran.
Baca Juga
"DPT berapa, akan berkorelasi terhadap logistik yang dicetak berapa. Kalau DPT kita tidak clear [jelas], maka logistik sangat mungkin nanti juga tidak clear, sehingga penyalahgunaannya akan besar. Nah ini yang kita jaga bersama-sama kan," ujar Lolly.
Sebelumnya, Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos menjelaskan, usai penetapan DPT masih akan ada fluktuasi data penduduk hingga menuju tanggal pencoblosan pada 14 Februari 2024. Dia mencontoh, pasti akan ada warga yang meninggal dunia meski sudah ditetapkan menjadi DPT.
Selain itu, juga dimungkin DPT bertambah sebab akan ada yang akan warga yang memasuki umur 17 tahun dari hari penetapan DPT hingga hari pencoblosan. Begitu juga apabila ada warga negara asing yang menjadi warga negara Indonesia.
Oleh sebab itu, setiap enam bulan sekali, KPU akan menerima pembaharuan data penduduk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). KPU, lanjut Betty, akan memperbarui data DPT hingga hari pencoblosan lewat data yang disetorkan oleh Kemendagri.
"Secara official [resmi] kami dapatkan dari Dukcapil [Kependudukan dan Pencatatan Sipil ]," ungkap Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (2/7/2023).
