Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani melayangkan apresiasinya kepada Kepolisian RI lantaran dinilai mampu memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Yang pasti Pak Presiden sudah dengan baik menunjuk Pak Kapolri [Listyo Sigit] sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan TPPO dan selama 2 minggu masuk 3 minggu, kerjanya sudah sangat nyata, gerakannya sampai di level bawah,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/6/2023).
Menurutnya, tangan dingin dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menunjukkan hasil yang baik, sebab per hari ini, Senin (26/6/2023) sebanyak 550 tersangka telah ditetapkan. Padahal, Kepolisian baru bekerja secara efektif selama sekitar 3 minggu.
"Per hari ini informasinya sudah 550 tersangka sudah ditetapkan dan kurang lebih 1.647 anak bangsa yang hampir dijual ke luar Negeri itu sudah diselamatkan," katanya.
Oleh sebab itu, dia optimistis selanjutnya jumlah kasus TPPO bakal terus berkurang apabila aparat kepolisian konsisten dalam bekerja.
“Saya yakin jika konsisten gugus tugas ini bekerja dan pasti di bawah Pak Kapolri yang memiliki komitmen yang sangat kuat ini akan mengurangi kejahatan-kejahatan TPPO di lapangan," ucapnya.
Baca Juga
Tak hanya itu, dia melanjutkan bukan hal mustahil jika bandar TPPO dapat diringkus pada tahun ini. Mengingat, BP2MI telah menyerahkan nama-nama bandar tersebut kepada Satuan Tugas TPPO yang dibentuk Listyo Sigit.
"Nama-nama bandar sudah kita serahkan ke pihak kepolisian dan pasti dalam proses pendalaman dan saya berkeyakinan [Bandar TPPO] bisa segera ditangkap," tandas Benny.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir turut menimpali bahwa proteksi pekerja imigran terus menjadi konsern dari Pemerintah.
Menurutnya, salah satu kendala yang masih menjadi tantangan adalah dari 9 juta pekerja imigran ini hanya 50 persen yang terdaftar secara resmi, sehingga hal tersebut yang menjadi alasan hal-hal yang tidak diinginkan seringkali terjadi.
“Tentu kita harus keras terhadap perdagangan manusia, apalagi apabila tidak ada proteksi terhadap pekerja migran,” ujar Erick.
Selain itu, Erick juga menyelipkan cerita saat dirinya usai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Istanbul, dimana dirinya bertemu pekerja imigran yang tak mendapatkan asuransi setelah mengalami kecelakaan saat bekerja.
“Saat saya balik dari Istanbul, saya menyaksikan ada pekerja yang bekerja di sebuah tepat, saya tidak mau menuduh, tetapi jalannya terpincang-pincang, lalu saya tanya ‘Ada engga asuransinya?’, jawabannya tidak ada. Lalu, kondisinya bagaimana, dia diberhentikan dari pekerjaannya. Padahal kecelakaan itu terjadi di tempat bekerja,” imbuh Erick.
Ketua Umum PSSI itu pun menilai seharusnya hal-hal tersebut dapat diminimalisir, sehingga setiap pihak terkait bersama Pemerintah juga dapat meningkatkan proteksi terhadap pekerja migran di Luar Negeri.
