Bisnis.com , JAKARTA – Indonesia masih belum berhasil untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) pada sesi working group and plenary pekan ini di Paris, 19-23 Juni 2023.
Hal tersebut lantaran belum ada konsensus bersama antara seluruh negara anggota FATF terkait dengan keanggotaan Indonesia.
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa lembaga tersebut memimpin delegasi Indonesia untuk menghadiri pertemuan yang menentukan keanggotaan Indonesia dalam FATF ditentukan pada acara tersebut.
Ivan menjelaskan, bahwa dari sekitar lima hari pertemuan itu, 20 anggota FATF awalnya sudah memberikan dukungan dan pengakuan capaian signifikan kepada action plan Indonesia. Hal itu, lanjutnya, dibahas pada sesi tertutup khusus negara anggota FATF.
Sebelum sesi tertutup itu, Indonesia melakukan pertemuan dengan negara-negara contact group yang meliputi Arab Saudi, Australia, Amerika Serikat, Prancis, India, China, Jepang, dan Selandia Baru.
Delegasi Indonesia diberikan kesempatan untuk memberikan brief statement sebelum sesi tertutup dimulai. Setelah itu, anggota FATF memberikan komentar terhadap capaian Action Plan Indonesia.
Baca Juga
Ivan lalu menyebut delegasi memperoleh informasi bahwa sebagian besar negara sudah menyetujui bergabungnya Indonesia ke FATF, namun sebagian kecil lainnya masih mempertanyakan beberapa kebijakan terkait dengan APU-PPT Indonesia.
Berdasarkan hasil penjaringan informasi, defisiensi yang diidentifikasi oleh anggota FATF yaitu pada IO 11 khususnya pada aspek kepatuhan teknis Indonesia dimana amandemen Peraturan Bersama terkait dengan Pendanaan Proliferasi dinilai masih belum secara penuh memenuhi standard FATF khususnya pada Rekomendasi 7. Defisiensi tersebut juga diakui oleh Contact Group dan Sekretariat FATF pada pertemuan tanggal 20 Juni 2023.
"Dikarenakan tidak ada konsensus dari anggota FATF mengenai hasil pembahasan keanggotaan Indonesia, maka Indonesia akan melanjutkan pemenuhan dan pelaporan capaian Action Plan dan pembahasan keanggotaan Indonesia kembali akan dilakukan pada FATF Plenary Bulan Oktober 2023," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (23/6/2023).
Ivan menjelaskan bahwa untuk mengajukan keanggotaan FATF, Indonesia telah mencapai progres yang signifikan dalam pemenuhan sebagian besar action plan untuk immediate outcome (IO).
Tiga aspek IO yang harus dipenuhi Indonesia itu yakni terkait dengan pengawasan, penyitaan dan perampasan aset, serta proliferasi senjata pemusnah massal.
Tiga aspek itulah harus dipenuhi oleh Indonesia untuk meraih kursi keanggotaan di FATF dan bergabung dengan negara-negara G20 lainnya. Seperti diketahui, Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota forum tersebut yang belum bergabung dengan FATF, kendati tahun lalu memegang Presidensi G20.
"Indonesia juga telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan seluruh Action Plan sesuai timeline yang ditentukan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
