Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai 'The New Soekarno' atau Soekarno Baru akibat proposal perdamaian Rusia-Ukraina.
Sebagai informasi, pada pekan lalu Prabowo mengusulkan di forum Dialog Shangri-La 2023 Singapura cara mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian.
"Dalam forum itu Pak Prabowo menyampaikan proposal perdamaian Ukraina-Rusia dan mendapat respons yang beragam dari negara-negara di dunia," kata Muzani saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Gerindra Sumatera Selatan, Rabu (14/6/2023), dikutip dari siaran pers Gerindra.
Dia berpendapat pernyataan Prabowo itu layaknya sikap politik Soekarno alias Bung Karno yang membawa Indonesia jadi negara pelopor gerakan non-blok. Oleh sebab itu, Muzani berpendapat menteri pertahanan itu (menhan) sebagai Soekarno Baru.
"Inilah The New Soekarno bagi Indonesia. Banggalah dengan ketua umum kita. Sejak Pak Prabowo menjabat sebagai menhan, keberadaan Indonesia semakin diperhitungkan dunia, dihormati, bahkan disegani," klaimnya.
Wakil Ketua MPR ini melanjutkan, Prabowo juga menguasai beberapa bahasa asing. Dia mengklaim Prabowo memiliki hubungan baik dengan negara-negara Asia, Eropa, Arab, dan Amerika.
Baca Juga
"Jika Allah menghendaki beliau memimpin Indonesia, Insya Allah Indonesia akan meniadi macan Asia. Tidak hanya di ASEAN, Asia, tapi bahkan dunia," ucap Muzani.
Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) sempat menyindir proposal perdamaian yang diajukan Prabowo. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa kebijakan setiap menteri tak boleh berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasto mengingatkan itu usai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan proposal yang berisi lima resolusi untuk mendamaikan konflik Rusia-Ukraina. Namun, proposal itu ditolak oleh pihak Ukraina.
"Semua [menteri] harus satu napas dengan kebijakan Bapak Presiden, tidak ada yang berbeda," ujar Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).
Dia mengatakan, dalam menyikapi pertarungan geopolitik, Jokowi selalu mengedepankan prinsip politik bebas aktif yang sudah ditanamkan para pendiri bangsa.
Hasto mencontohkan beberapa kali Jokowi menyatakan sikap politik bebas aktif itu saat bertemu para pemimpin negara dunia.
"Sehingga tidak boleh ada pemimpin di Republik ini yang membuat kebijakan luar negeri pertahanan dan termasuk proposal perdamaian dengan melupakan hakekat dari politik bebas aktif kepemimpinan," jelasnya.
