Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menyoroti terkait hal yang mempengaruhi adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Menurut Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dalam tiga tahun terakhir ada dua jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) kembali ke Indonesia.
Ma’ruf menyebut bahwa faktor kesejahteraan rakyat mempengaruhi terjadinya kejahatan TPPO belakangan ini.
“Sekarang ini kan yang kita cegah adanya PMI yang ilegal melalui perdagangan orang. Karena itu, Menko Polhukam termasuk Kepolisian melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi (perdagangan orang) sehingga tidak lagi ada korban," kata Ma’ruf dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).
Ma’ruf menyebut bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD bersama jajaran Polri telah melakukan berbagai langkah ketat penanganan TPPO, salah satunya dengan membentuk satuan tugas khusus (Satgasus).
Ma’ruf menilai bahwa salah satu penyebab tingginya PMI ilegal adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga
Akan adanya hal itu, pemerintah tengah berupaya untuk menekan perdagangan orang dengan mempercepat penanganan kemiskinan di beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi.
"Karena itu, ini (pengentasan kemiskinan) jadi perhatian, salah satunya selain di Jawa juga di NTT. Ini akan kita prioritaskan untuk penurunan kemiskinannya," ucapnya
Kemudian, Ma’ruf menegaskan bahwa saat ini pihaknya terus berupaya memperketat pengawasan terhadap pengiriman PMI melalui kerja sama dengan berbagai negara.
Sebelumnya, apolri Jendral Pol Listyo Sigit menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas semua pihak yang terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Sesuai dengan komitmen, kami akan tindak siapapun yang terlibat," kata Listyo dalam keterangannya, Kamis (1/6/2023).
Listyo menyebut bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pemetaan (mapping) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penindakan.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah negara-negara Asean telah berkomitmen untuk bekerja sama memberantas TPPO.
