Bisnis.com, JAKARTA -- Bakal calon presiden (capres) dari partai NasDem, Anies Baswedan mengungkapkan kekhawatirannya tentang pernyataan Joko Widodo atau Jokowi terkait sikap cawe-cawe pada Pemilu 2024.
Sekadar informasi, Jokowi menegaskan sikapnya sebagai Kepala Negara di tengah dinamika politik menjelang Pemilu 2024. Secara tegas, Presiden mengatakan dirinya akan dan harus 'cawe-cawe' untuk kepentingan nasional dan kepentingan negara.
“Saya enggak akan netral. Untuk negara ini, saya perlu cawe-cawe,” tegas Jokowi kepada pemimpin redaksi sejumlah media massa dan content creator di Istana Negara, Senin (29/5/2023) sore.
Jokowi tidak menjelaskan secara detail sikap cawe-cawe tersebut. Namun, hal tersebut, menurutnya, diperlukan untuk menjamin keberlanjutan masa depan negara.
Adapun Anies sendiri mengatakan bahwa sejak ada sikap tersebut, pihaknya mendapatkan banyak sekali pesan masuk.
“Ada yang mengungkap kekhawatiran yang mereka alami, kriminalisasi, tidak netralnya penyelenggaran pemilu, caleg yang tidak mendapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang tidak mendapat perlakuan tidak fair,” kata Anies di Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023)
Baca Juga
Dia menjelaskan bahwa semua kekhawatiran yang dia temukan karena ada pernyataan bahwa Presiden tidak netral dan cawe-cawe. Akan tetapi, dia berharap semua kekhawatiran itu tidak terjadi dan akan hadir proses pelaksanaan demokrasi yang sesuai prinsipnya.
“Kami berharap kekahwatiran itu tidak benar. Dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil,” ujarnya.
Gerindra dan Golkar Sepakat
Partai Gerindra dan Partai Golkar sepakat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus cawe-cawe atau terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilihan presiden alias Pilpres 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merasa pernyataan Jokowi tepat soal dirinya harus cawe-cawe demi kepentingan negara. Bagaimanapun, lanjutnya, Jokowi ingin hasil kinerjanya berlanjut setelah 2024.
"Kan Jokowi sudah bekerja sangat baik, 10 tahun. Beliau ingin capaiannya selama 10 tahun terus berlanjut. Beliau punya aspirasi dan hak politik yang disebut cawe-cawe tadi," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).
Meski demikian, dia mengatakan cawe-cawe Jokowi harus tetap dalam koridor aturan yang berlaku. Menurutnya, Jokowi harus tetap ditegur apabila melewati batas.
"Kalau sampai mengintervensi, tentu ada batasannya, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Aturan ada, institusi penegakkan hukum ada. Apalagi yang kita khawatirkan?" jelas anggota Komisi III DPR ini.
Sejalan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai Jokowi memang harus ikut cawe-cawe pada Pilpres 2024 untuk kepentingan bangsa dan negara. Doli mengatakan, masih banyak program presiden yang belum selesai.
"Tentu Pak jokowi punya kepentingan untuk penerus kepresiden berikutnya itu melanjutkan hal-hal baik yang belum tuntas gitu. Saya kira konteks cawe-cawe dalam konteks itu. Menurut saya enggak ada masalah," ungkap Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).
Dia tetap yakin orang nomor satu di Indonesia itu akan tetap mengikuti aturan kepemiluan yang berlaku.
"Saya kira kalau pun misalnya Pak Jokowi kan bukan ketum parpol, tentu saya kira keterlibatannya pasti keterlibatan secara profesional," ucap Ketua Komisi II DPR itu.
