Bisnis.com, JAKARTA - Partai Sipil, salah satu kelompok pro-demokrasi paling menonjol di Hong Kong, pada Sabtu (27/4/2023) memilih untuk bubar karena kekosongan kepemimpinan, setelah anggotanya dikeluarkan dari dewan lokal dan didakwa berdasarkan undang-undang keamanan nasional Beijing.
Dijuluki "partai pengacara", didirikan pada tahun 2006 oleh elite profesional - kebanyakan dari sektor hukum - mempromosikan demokratisasi dan masyarakat sipil di Hong Kong.
Partai tersebut termasuk di antara beberapa kelompok oposisi terakhir, karena perbedaan pendapat politik telah dilarang berdasarkan undang-undang keamanan nasional tahun 2020, dan masyarakat sipil di Hong Kong dipaksa bersembunyi atau diusir ke pengasingan.
Pada hari Sabtu (27/5/2023), 30 dari 31 anggota di majelis umum luar biasa partai memilih untuk secara sukarela menghentikan operasi - sebuah proses yang akan memakan waktu sekitar satu bulan untuk diselesaikan.
"Setelah semua prosedur final, Partai Sipil akan menghilang dari Bumi," kata ketua Alan Leong melansir Channel News Asia,
Salah satu pendiri partai berusia 65 tahun itu adalah tokoh pro-demokrasi terkenal bagi warga Hong Kong yang tumbuh dewasa setelah penyerahan kota itu dari Inggris pada 1997.
Baca Juga
Pada tahun 2007, Leong adalah satu-satunya kandidat yang tidak disaring sebelumnya oleh China untuk bergabung dalam pemilihan kepala eksekutif kota tersebut. Posisi ini dipilih sendiri oleh Beijing, dan dia kalah.
Tapi partai sejak awal bercita-cita untuk menjadi kekuatan "pengatur" bukannya melawan "hanya demi oposisi".
Pada puncak popularitasnya, Partai Sipil adalah kelompok terbesar kedua di kubu oposisi kota - mengantongi enam kursi di badan legislatif Hong Kong yang setengah terpilih pada 2012.
"Kami memusatkan perhatian pada tolok ukur demokrasi," kata Leong dalam surat perpisahan partai ke kota itu pada hari Sabtu (27/5/2023).
"Sejarah berputar-putar ... Sementara Partai Sipil belum mencapai apa yang kami rencanakan, ada waktu untuk semuanya."
Sejak 2019 ketika pusat keuangan diguncang oleh protes pro-demokrasi yang besar dan kadang-kadang keras, setengah lusin anggota kunci Partai Sipil menghadapi hukuman pidana karena ikut serta dalam demonstrasi dan berusaha mengumpulkan dana untuk pengunjuk rasa.
Mereka juga mengambil bagian dalam pemilihan pendahuluan politik tidak resmi di kubu pro-demokrasi - yang dianggap sebagai risiko keamanan nasional - dan empat didakwa dengan "konspirasi subversi".
Pada akhir tahun 2021, Partai Sipil kehilangan kelima kursi di badan legislatif Hong Kong dan lebih dari 30 kursi di dewan distrik yang dipilih secara demokratis, karena pihak berwenang memberlakukan doktrin "hanya patriot" Beijing untuk jabatan publik.
Mantan anggota pendiri Albert Lai mengatakan kepada AFP bahwa pembubaran partai "dapat dianggap sebagai simbol berakhirnya gerakan demokrasi nativistik Hong Kong".
“Tapi kegagalan itu bukan berarti gerakan itu tidak ada artinya,” kata Lai.
"Banyak orang dimobilisasi dan banyak modal sosial dikumpulkan selama proses tersebut, yang akan berarti bagi babak berikutnya di Hong Kong."
