Bisnis.com, JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menilai ada dua agenda Reformasi yang belum tuntas meskipun usianya kini telah menginjak 25 tahun atau sejak jatuhnya rezim Orde Baru.
Anies mengatakan pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta persoalan otonomi daerah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin negara selanjutnya.
Terkait KKN, Anies menilai masalah itu mulai kembali merebak di institusi penegak hukum. Menurutnya, para penegak hukum kini dikendalikan secara politik oleh para pemegang kekuasaan.
"Nah ini yang harus dibereskan. Kami melihat banyak orang-orang berintegritas, peraturannya ada, tapi harus ada kemauan dari pemegang kewenangan tertinggi untuk memberikan backup [menyokong] bahwa pemberantasan korupsi tanpa kompromi, kena semuanya," ujar Anies di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).
Sementara itu, terkait otonomi daerah, mantan Gubernur DKI Jakarta itu melihat kini proyek kepala daerah yang tak beres malah langsung diambil alih oleh pemerintah pusat.
"Kalau tidak berjalan baik harus dibuat baik bukan diambil alih oleh pemerintah pusat karena diambil alih ke pemerintah pusat tidak ada jaminan menjadi lebih baik," jelasnya.
Baca Juga
Bagaimana pun, lanjutnya, masyarakat daerah itu sudah memberikan wewenang ke kepala daerah dan perwakilannya di DPRD untuk menjalankan kebijakan dan pengawas. Anies menegaskan otonomi daerah harus diperkuat bukan malah diperlemah.
"Jadi jangan sampai karena pelayanan di daerah tidak berjalan baik lalu dilakukan sentralisasi-sentralisasi. Itu bukan solusi terhadap persoalan," tutupnya.
