Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Islam sedang menghadapi dilema antara mempertahankan idealisme politik atau kepentingan pragmatis supaya tetap bertahan dalam konstelasi politik nasional yang semakin cair.
Konflik internal yang kerap terjadi dan lambatnya regenerasi politik menjadi masalah pelik bagi partai Islam yang sejauh ini belum mampu bersaing dengan partai beraliran nasionalis atau nasionalis religius.
Hasil polling Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indikator Politik Indonesia memberikan peringatan yang sangat serius. Kedua lembaga survei itu memaparkan bahwa jumlah partai Islam yang lolos ke parlemen kemungkinan semakin terbatas.
Jika melihat hasil survei beberapa waktu terakhir, dua partai yang berpotensi masuk ke parlemen paling hanya PKB dan PKS. Itupun elektabilitasnya di bawah 15 persen atau menjadi titik paling rendah bagi perolehan suara partai Islam sejak Pemilu pertama kali berlangsung.
Padahal kalau menilik sejarah, partai Islam sejatinya pernah memiliki kenangan manis pada era demokrasi parlementer sekitar tahun 1950-1959. Pada waktu itu, kekuatan politik Islam sangat diperhitungkan bahkan kerap tampil sebagai pemimpin pemerintahan. Masyumi adalah kekuatan Islam politik paling sentral.
Tokoh-tokoh Masyumi seperti Mohammad Natsir, Soekiman Wirjosandjojo, hingga Burhanuddin Harahap pernah berhasil membentuk kabinet dan mengendalikan politik pada era demokrasi parlementer. Masyumi juga pernah tampil sebagai lawan atau oposisi yang tangguh bagi kalangan nasionalis, khususnya kabinet Ali Sastroamidjojo dari PNI.
Baca Juga
Namun demikian, pada tahun 1952 benih-benih keretakan melanda wadah besar politik umat Islam itu. Nahdlatul Ulama (NU) salah satu komponen utama sekaligus penyumbang suara bagi Masyumi memutuskan keluar dari partai.
Mc Ricklefs, dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 menulis bahwa salah satu faktor yang memicu NU keluar dari Masyumi adalah penunjukan menteri agama yang bukan berasal dari kelompok Islam tradisionalis.
Namun versi NU dalam Buku Putih Benturan NU dan PKI yang dirilis pada 2013 lalu, keputusan NU keluar dari Masyumi tak melulu masalah bagi-bagi kekuasaan.
Pihak NU merasa jalan politik Masyumi semakin melenceng dengan kebijakan politik NU. Mereka tidak tegas dalam menghadapi DI/TII dan kebijakan politik luar negeri elite Masyumi yang condong ke Barat. Hal ini ditandai dengan sikap Perdana Menteri Soekiman dan Menteri Luar Negeri A. Subardjo yang menandatangani perjanjian Pakta Keamanan Bersama dengan Amerika (MSA) 1952.
Perjanjian ini bagi NU berarti menempatkan Indonesia ke dalam blok Amerika.Padahal sejak awal kemerdekaan, sikap politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Tidak memihak kubu politik manapun.
"Melihat penyimpangan garis politik itu bagi NU sudah tidak ada alasan untuk bergabung dalam partai Masyumi, walaupun turut merintis dan mendirikannya."
Sejak keluarnya NU praktis kekuatan politik Islam terbagi dalam dua kutub utama. Masyumi sebagai kekuatan utama dan Partai NU yang segera muncul sebagai saingan utamanya. Masyumi memang masih ukup dominan, tetapi suara mereka merosot tajam dibandingkan sebelum ditinggal NU.
Hasilnya dapat dilihat dari perolehan suara Pemilu tahun 1955. Pada waktu itu perolehan suara Masyumi sebanyak 20,92 persen atau berada di bawah PNI yang memperoleh suara sebanyak 22,32 persen.
Sementara itu, Partai Nahdlatul Ulama yang baru berusia seumur jagung berhasil meraup suara sebanyak 18,41 persen atau hampir mendekati suara Masyumi.
Memang selain NU dan Masyumi ada beberapa partai lainnya misalnya Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Pergerakan Tarbiyah Indonesia atau Perti, dan Partai Politik Tarikat Islam (PPTI), namun pengaruh dan suara ketiga partai politik itu tidak signifikan dalam konstelasi politik pada waktu itu.
Meski aspirasi politik umat Islam terpecah ke dalam beberapa partai politik, namun akumulasi suaranya lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini. Total suara partai Islam pada Pemilu 1955 mampu menembus angka 43,69 persen. Sejarah mencatat bahwa capaian ini tidak akan pernah terulang pada pemilu-pemilu setelahnya.
Pada Pemilu 1971 misalnya, suara partai Islam turun drastis hingga tersisa sebanyak 27,04 persen dari total suara sebanyak 54,6 juta. Pemicu merosotnya suara partai Islam banyak hal mulai dari migrasi suara ke Partai Golkar hingga kebijakan politik Orde Baru yang mulai menerapkan depolitisasi pada awal dekade 1970-an.
Pemilu 1971 juga menjadi akhir dari cerita Masyumi dan partai Islam lainnya. Pasalnya, pada tanggal 5 Januari 1973, kelompok politik Islam baik itu Parmusi, Perti, NU hingga PSII dipaksa melebur atau fusi ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP selama Orde Baru, hanya menjadi partai kelas dua dan selalu berada di bawah bayang-bayang pohon beringin alias Golkar.
