Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) tepat saat momentum H-1 jelang Lebaran Idulfitri 1444 Hijriah dan Hari Kartini yang terlaksana pada hari ini, Jumat (21/4/2023). Berikut 7 kontroversi Ganjar Pranowo.
Pengumuman Ganjar Pranowo sebagai Capres disampaikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, dan disiarkan secara virtual, Jumat (21/4/2023). Dalam kesempatan itu, hadir pula Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Puan Maharani.
Presiden ke-5 itu mengatakan Ganjar Pranowo dipilih setelah melakukan kontemplasi, melihat, memikirkan, dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa.
"Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan bismillah menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dari PDIP," ujarnya, Jumat (21/4/2023).
Meski demikian, orang nomor satu di Jawa Tengah itu tak terhindar dari sederet pernyataan dan isu kontroversial sebelum namanya diusung oleh Putri dari Ir. Soekarno tersebut.
Baca Juga
Berikut 7 Kontorversial Ganjar Pranowo, Capres dari PDIP
1. Kasus Korupsi E-KTP
Orang nomor satu di Jawa Tengah itu sempat tersenggol kasus korupsi e-KTP pada November 2017, dimana saat ini Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan melihat Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi lI DPR menerima uang dalam provek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) senilai US$500.000
2. Izin Pabrik Semen Rembang
Selanjutnya, Ganjar Pranowo pada tahun yang sama yaitu 2017 sempat menerbitkan surat izin bernomor 660.1/4/2017 tentang Penambangan PT Semen Indonesia di Rembang, dimana Ganjar mempersilahkan kepada pegiat lingkungan untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Ganjar mengatakan, penerbitan izin lingkungan semen di Rembang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Penilai Amdal (KPA). Komisi ini, menurutnya telah melaksanakan sidang penilaian adendum Amdal semen di Rembang pada 2 Februari 2017.
3. Kasus Tambang Wadas
Konflik selanjutnya adalah Kasus Tambang Wadas yang berlatar belakang rencana pemerintah dalam membuka penambangan terbuka batuan andesit yang berada di wilayah desa tersebut untuk dijadikan bahan baku pembangunan Bendungan Bener yang masih satu kecamatan dengan wilayah desa ini. Menurut masyarakat setempat, penambangan batu ini akan merusak lingkungan desa.
Alhasil, lahirnya Gerakan Wadas Melawan sebagai perlawanan warga Wadas yang mendesak Ganjar mencabut Izin Penetapan Lokasi (IPL) penambangan batu andesit untuk proyek Bendungan Bener.
Sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut pihaknya tak memiliki banyak kewenangan dalam proyek penambangan batu andesit dan penanganan konflik di Wadas, Bener, Purworejo.
Ganjar menegaskan penambangan andesit di Wadas untuk kebutuhan material proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener. Artinya, hal itu bukanlah ranah Pemprov Jawa Tengah, melainkan Kementerian PUPR.
4. Menonton Film Porno
Sempat hadir di siniar atau podcast dari Deddy Corbuzier pada 2019, Ganjar mengaku pernah menonton film porno dimana dirinya menyebut bahwa orang dewasa wajar untuk menonton film porno. Alhasil, pengakuan tersebut ramai dibahas oleh warganet karena dinilai tak etis disampaikan oleh pejabat.
5. Jateng di Rumah Saja
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merilis surat edaran pada 6-7 Februari 2021 untuk daerah-daerah terkait pelaksanaan Jateng di Rumah Saja. Dalam edaran, disiapkan imbauan pada tempat-tempat keramaian untuk tutup pada 6-7 Februari untuk bersih-bersih sekaligus penyemprotan disinfektan.
Ganjar berharap pelaksanaan kebijakan "Jateng di Rumah Saja" dapat memunculkan kesadaran pada masyarakat. Sebab, pelaksanaan ini takkan efektif tanpa partisipasi masyarakat. Adapun, kebijakan ini turut menuai penolakan dari masyarakat
6. Perang Dingin Dengan Puan
Sudah bukan rahasia umum bahwa sebelum diusung, Ganjar berkali-kali tak diikutsertakan dalam sejumlah acara PDIP. Sebut saja, seperti pada Mei 2021 dimana Ganjar tak diundang di HUT PDI-P ke-48 yang digelar di Panti Marhaen Semarang, Jawa Tengah.
Acara sedianya digelar secara daring dan luring. Dalam susunan acara HUT PDI-P tertulis bahwa seluruh kepala dan wakil kepala daerah se-Jawa Tengah diundang, kecuali Ganjar.
Bahkan, Puan yang hadir di acara tersebut berpidato soal sosok pemimpin yang hanya gemar tampil di media sosial. Dia menyebut, sosok itu tak layak menjadi capres.
Tak hanya itu, oleh elite PDI-P lainnya Ganjar beberapa kali kena sentil. Seperti oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menyebut Gubernur Jawa Tengah itu kemajon alias kelewatan karena berambisi maju Pilpres 2024.
Mengingat, pernyataan Ganjar soal dirinya siap maju sebagai presiden pun berujung gaduh. Politisi PDI-P itu dijatuhi sanksi hukuman lisan.
Bersamaan dengan itu, PDI-P juga menghukum sejumlah kadernya yang membentuk Dewan Kolonel, forum untuk mendukung Puan sebagai capres. PDI-P pun menegaskan pencapresan partai banteng menjadi wewenang Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi.
"Siapa pun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/10/2022).
7. Batalnya Piala Dunia U-20
Terbaru, Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah dicoret federasi sepak bola dunia (FIFA). Alhasil, sejumlah kritik pun datang kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sempat terang-terangan menolak timnas Israel bermain di Indonesia. Ganjar beralasan penolakan itu dilakukan karena dia memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.
"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia-Afrika, Gerakan Non-Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/3/2023).
Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Bahkan, dia meminta panitia bersama pihak terkait mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa.
"Sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka serta tetap menjaga kedamaian sosial-politik di dalam negeri Indonesia," pungkas Ganjar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
