Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mahfud Tak Ingin Koalisi Pendukung Anies Pecah Kongsi Gara-gara Cawapres

Mahfud menilai parpol pendukung Anies harus tetap solid dan tidak terpecah meskipun ada perbedaan pilihan terkait cawapres.
Mahfud Tak Ingin Koalisi Pendukung Anies Pecah Kongsi Gara-gara Cawapres. Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Mahfud Tak Ingin Koalisi Pendukung Anies Pecah Kongsi Gara-gara Cawapres. Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

Bisnis.com, JAKARTA - Kursi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 masih kosong, meskipun ada beberapa nama yang digadang siap mengisinya. Salah satu nama yang belakangan muncul adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Sebagai capres, Anies sepakat diusung oleh tiga partai politik (parpol) yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Namun, untuk cawapres, ada perbedaan pendapat di antara ketiga parpol tersebut.

Partai Demokrat merasa ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah sosok yang tepat sebagi pendamping Anies, sedangkan PKS ingin menyandingkannya dengan Ahmad Heryawan (Aher), mantan Gubernur Jawa Barat.

Pada saat yang sama, Nasdem menilai Mahfud MD adalah pilihan tepat untuk mendampingi Anies sebagai cawapres.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud berharap perbedaan pilihan yang ada tidak menurunkan soliditas ketiga parpol.

"Itu ada tiga partai, silakan saja bicarakan itu [cawapres Anies], tetapi jangan sampai menyebabkan salah satu partai [merasa] loh kok saya enggak [diakomodasi pilihannya], lalu pecah," ujarnya dikutip dari YouTube R66 Newlitics, Minggu (16/4/2023).

Menurutnya, soliditas ketiga parpol tetap terjaga karena sudah mendapatkan satu tiket untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Pasalnya, koalisi dari tiga parpol tersebut, yang kemudian diberi nama Koalisi Perubahan, telah memenuhi syarat ambang batas minimal (presidential threshold) 25 persen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Saya sayang sekali, [koalisi] yang sudah punya tiket seperti Anies ini pecah hanya karena ingin calon pendampingnya dari luar lalu merusak kekompakan, soliditas, tapi bagian dari bunga-bunga demokrasi menurut saya tidak apa-apa," ujar Mahfud.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper