Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Saiful Huda Ems membalas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dia mengatakan Partai Demokrat kini telah membangun politik dinasti dengan mengutamakan kepentingan anggota keluarga Cikeas.
Saiful mengaku bingung dengan segala tuduhan yang disampaikan AHY terkait peninjauan kembali (PK) terkait putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor Perkara 487 K/TUN/2022 yang diajukan pihaknya.
Saiful mengatakan, padahal yang pertama kali mengungkapkan ke publik terkait adanya PK itu adalah AHY. Dia mengklaim saat ini pihaknya masih fokus memberdayakan Demokrat kubu Moeldoko ini agar bermanfaat ke masyarakat.
"Jika teman-teman media mempertanyakan pada kami, persoalan PK dan 4 Novum yang kami ajukan ke MA tersebut, sebaiknya ditanyakan langsung pada AHY yang mulai linglung, sebab AHY lah yang pertama kali mengungkap hal tersebut ke publik," ujar Saiful dalam keterangan tertulis, Selasa (4/4/2023).
Dia berpendapat, selama puluhan tahun terakhir, Demokrat sangat terpuruk sebab pimpinan puncaknya kini diisi oleh keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, tudingnya, pihak SBY mengganti AD/ART partai sepihak.
"Perilaku beberapa anggota keluarga yang secara paksa dan membabi buta berusaha menguasai Partai Demokrat dengan cara menguasai seluruh pucuk pimpinan partai dan merubah AD/ART secara sepihak tanpa sepengetahuan para pengurus dan peserta kongres Partai Demokrat," ujar Saiful.
Oleh sebab itu, lanjutnya, pengurus Demokrat versi KLB Deli Serdang ingin fokus membersihkan politisi partai yang merupakan loyalis SBY. Mereka, lanjutnya, tak ingin Demokrat menjadi dinasti politik keluarga Cikeas.
Menurutnya, kini pihak AHY sedang was-was sebab mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang sempat terjerat kasus korupsi dikabarkan akan segera bebas. Rumornya, Anas akan buka-bukaan Mega korupsi yang akan mengarah ke SBY.
"Anas Urbaningrum tak lama lagi akan bebas dan bergabung dengan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko. Koboi-koboi politisi Cikeas akan siap-siap lari dan bersembunyi di balik tameng-tameng tipis dan rapuh kepalsuannya sendiri selama ini," tutup Saiful.
Sebagai informasi, pada awal 2021 Moeldoko dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang diikuti oleh beberapa politisi Demokrat aktif, yang sudah dipecat, dan tamu undangan. KLB itu digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Meski begitu, hasil KLB itu tak disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham). Oleh sebab itu, kubu Moeldoko beberapa kali mengajukan gugatan hukum ke pengadilan meski selalu gagal.
Terakhir, mereka mengajukan PK atas putusan MA Nomor Perkara 487 K/TUN/2022 yang menolak kasasi mereka terkait bermasalahnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM atas pengesahan AD/ART Partai Demokrat yang dikeluarkan pada Mei 2020.
Menariknya, pengajuan kasasi dilakukan sehari setelah Demokrat resmi mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden (capres) usungan pada Pilpres 2024. AHY pun menuding kubu Moeldoko ingin mengagalkan pencapresan Anies dan membubarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan menguasai Demokrat.
