Bisnis.com, JAKARTA - Rusia mengambil alih kepresidenan Dewan Keamanan PBB dan menyebabkan kemarahan Ukraina, pada Sabtu (1/4/2023).
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa langkah tersebut sebagai langkah yang absurd dan merusak.
Rusia terakhir kali memegang kepresidenan bergilir dari Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian pada Februari 2022, saat pasukan Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina.
"Sayangnya, kami memiliki beberapa berita yang jelas tidak masuk akal dan merusak," kata Zelensky dalam video hariannya, seperti dilansir dari Reuters, pada Minggu (2/4/2023).
Zelensky menambahkan bahwa penembakan Rusia terbaru telah menewaskan seorang bocah laki-laki berusia 5 bulan pada Jumat (31/3/2023).
"Dan pada saat yang sama Rusia memimpin Dewan Keamanan PBB. Sulit membayangkan apapun yang lebih membuktikan kebangkrutan total lembaga semacam itu," lanjutnya.
Baca Juga
Presidensi bergilir terjadi setiap bulan di antara 15 negara anggota. Kremlin dan pejabat Rusia lainnya berjanji untuk menjalankan semua haknya dalam peran tersebut.
AS mendesak Rusia untuk melakukan secara profesional saat mengambil peran itu, dengan mengatakan tidak ada cara untuk memblokir Moskow dari peran tersebut.
Sebelumnya, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sebuah badan peradilan internasional yang tidak terkait dengan PBB mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin dan komisionernya untuk hak-hak anak, dan menudingnya melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak secara ilegal dari Ukraina.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut kepresidenan Rusia di Dewan Keamanan PBB sebagai tamparan di muka komunitas internasional. Zelensky mengatakan sudah waktunya untuk perombakan umum lembaga global, termasuk Dewan Keamanan PBB.
"Reformasi jelas diperlukan untuk mencegah negara teroris dan negara lain manapun yang ingin menjadi teroris merusak perdamaian," katanya.
