Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Soroti Penggunaan Kartu Kredit di Pemerintah Daerah

Jokowi menyoroti pemakaian kartu kredit di lingkungan pemerintah daerah (pemda).
Presiden Joko Widodo menyampaikan kata sambutan pada acara Penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 dan Peluncuran Kartu Tani Digital untuk Pupuk Bersubsidi di Lhokseumawe, Aceh, Jumat (10/2/2023). Dalam kesempatan tersebut Presiden meluncurkan secara simbolis Kartu Tani Digital untuk penyaluran pupuk bersubsidi kepada 439.109 petani penerima program dan juga penyaluran KUR BSI 2023 senilai Rp3 Triliun di Provinsi Aceh. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU
Presiden Joko Widodo menyampaikan kata sambutan pada acara Penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 dan Peluncuran Kartu Tani Digital untuk Pupuk Bersubsidi di Lhokseumawe, Aceh, Jumat (10/2/2023). Dalam kesempatan tersebut Presiden meluncurkan secara simbolis Kartu Tani Digital untuk penyaluran pupuk bersubsidi kepada 439.109 petani penerima program dan juga penyaluran KUR BSI 2023 senilai Rp3 Triliun di Provinsi Aceh. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pemakaian kartu kredit di lingkungan pemerintah daerah (pemda), diharapkan hal tersebut dapat diminimalisir.

Hal ini disampaikannya saat berpidato pada pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri 2023, di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).

"Kemudian penggunaan kartu kredit pemda, zamannya sudah digital seperti ini. Mestinya semua bisa gunakan [produk sendiri], kalau kita bisa gunakan itu betul betul kita bisa mandiri, hati-hati," ujarnya, Rabu (15/3/2023).

Penyebabnya, Kepala Negara mencontohkan pemberian sanksi Amerika Serikat (AS) kepada Rusia terkait penggunaan visa dan mastercard.

Orang nomor satu ini meminta agar Indonesia mengembangkan platform buatannya sendiri, supaya bisa diterapkan di lementerian, pemerintah daerah maupun lembaga.

"Kita ingat sanksi dari AS ke Rusia, visa dan mastercard menjadi masalah. Kalau kita bisa pakai platform kita sendiri dan itu menyebar semuanya menggunakan, dimulai dari kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota kita akan lebih tenang," katanya.

Di sisi lain, Jokowi mengatakan hingga saat ini sudah ada 3,4 juta produk dalam negeri masuk ke e-katalog. Apalagi, jumlah produk dalam negeri yang masuk ke sistem e-katalog sudah melompat jauh dalam waktu singkat, dari kisaran 50.000 menjadi 3,4 juta.

Menurutnya, produk yang sudah masuk e-katalog diharapkan dibeli agar industri UMKM hidup dan berkembang.

Jokowi menegaskan bahwa produk di dalamnya benar-benar dibeli oleh kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pemerintah daerah.

“Semuanya tengok itu e-katalog, beli. Percuma kita collect untuk dimasukkan ke e-katalog hanya ditonton, tidak dibeli untuk apa. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) [Luhut Binsar Pandjaitan], Pak Menperin (Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita) targetnya 95 persen, 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus dibelikan produk-produk dalam negeri,” pungkas Jokowi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper