Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyayangkan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus meningkat.
AHY mengatakan dalam 8 tahun terakhir kenaikan utang pemerintah mencapai tiga kali lipat. Utang BUMN, lanjutnya, juga makin meroket.
"Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023 ini angkanya mencapai Rp7.733 triliun. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggungung sebesar Rp1.640 triliun. Faktanya pula, rasio hutang terhadap PDB semakin tinggi," ujar AHY saat menyampaikan pidato politik di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).
Dia mengatakan ada pihak yang berdalih bahwa rasio utang masih aman terhadap PDB. Meskipun begitu, AHY mengatakan kritiknya bukan berfokus ke masalah rasio utang melainkan nasib pemerintahan selanjutnya yang akan semakin kesulitan membayar utang.
Sejalan dengan itu, pemerintah setelah Jokowi juga akan kesulitan menjalankan program-program besar sebab ruang fiskal akan semakin terbatas.
"Tidak adil jika akibat utang yang terlewat tinggi tadi akhirnya pemerintah mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Jangan menghukum pihak yang tidak bersalah," jelas putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Baca Juga
Tak hanya itu, AHY berpendapat belakangan berbagai kasus di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan membuat semangat bayar pajak masyarakat semakin menurun. Padahal, pendapatan negara bergantung pada pajak.
"Untuk itu, kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak, perbaiki sistem pengawasannya. Rakyat harus diyakinkan, uang yg disetor benar-benar masuk kas negara dan digunakan tepat sasaran," ucapnya.
Belakangan, harta eks pejabat pajak Rafael Alun menghebohkan publik. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harta Rafael yang berstatus eselon III tercatat mencapai Rp56 miliar.
