Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah takut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rasa takut itu dinilai mendorong kemudahan perizinan usaha.
Pada acara Penandatanganan Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi 2023/2024, Bahlil menjelaskan bahwa dulu perizinan usaha memiliki biaya yang tinggi. Biaya tersebut bahkan memiliki porsi terbesar dalam menjalankan suatu usaha.
"Sebagai mantan pengusaha, memang biaya ekonomi paling tinggi itu di perizinan. Jujur saja, tetapi sekarang sudah lebih baik. Mungkin karena kerja sama kita dan takut juga kepada KPK," tuturnya di Gedung Djuang Merah Putih KPK, Rabu (8/3/2023).
Bahlil lalu menilai bahwa pemerintah kini sangat berhati-hati dalam bertindak lantaran pengawasan oleh KPK yang dinilai sangat ketat.
"Tidak ada yang tidak takut dengan KPK sekarang ini. Mau bertindak saja pikir-pikir tujuh kali," lanjutnya.
Pada sambutannya itu, Bahlil turut menyoroti soal permasalahan terkait dengan sistem perizinan berbasis risiko atau online single submission (OSS).
Baca Juga
Dia mengatakan bahwa sistem terintegrasi itu berjalan dengan baik, namun hanya ada satu permasalahan yakni data lahan atau rencana detail tata ruang (RDTR).
Masalah tersebut mengenai target data RDTR yang terkompilasi awalnya sebanyak 2.000 RDTR, namun baru saja terkumpul sekitar 140 RDTR.
"Ini bukan masalahnya di Kementerian ATR/BPN, karena RDTR ini adalah kewenangan daerah. Tetapi kemarin Pak Presiden sudah memutuskan 15 provinsi prioritas untuk di-take over pusat," ujarnya.
